Search: 

RMOLBanten. Target Pemprov Banten mencapai serapan anggaran dari proyek infrastruktur sampai dengan akhir Mei lalu sebesar 40 persen, tak sesuai harapan. Alasanya, sebagian proyek baru selesai lelang dan para pemenang belum menarik uang muka.Untuk diketahui, APBD Banten tahun anggaran 2018 senilai Rp11,3 triliun. Alokasi itu terdiri dari belanja tak langsung senilai Rp6,7 triliun dan belanja langsung senilai Rp4,6 triliun.

RMOLBanten. Pemudik yang akan menikmati Idul Fitri di kampung halamanya akan dimanjakan fasilitas posko kesehatan dari Palang Merah Indonesia (PMI) Banten. Tak tangung-tanggung 224 relawan PMI diturunkan, 50 posko didirikan serta 8 ambulans siap siaga di delapan kabupaten/kota.Sekretaris PMI Banten Dr Rahmat Fitriadi mengatakan, pelayanan kesehatan kepada para pemudik merupakan salah satu tugas kemanusiaan yang secara rutin dilakukan PMI setiap tahun.

Gubernur Banten Wahidin Halim didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta memimpin rapat awal bulan seperti dikutip dari instagram @peliputanprovinsibanten.

RMOLBanten. Presiden Joko Widodo telah menyatakan tak berkenan, dengan larangan Peraturan KPU terkait mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyarankan yang keberatan termasuk presiden untuk mengujinya di Mahkamah Agung. Demikian disampaikan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, di Ruang Rapat Komisi II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6). "Semua pihak yang keberatan terhadap norma-norma PKPU, diperkenankan untuk mengujinya melalui Mahkamah Agung," katanya.

RMOLBanten. Wajar jika masyarakat mencurigai penggunaan KTP elektronik pada Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 mendatang disalahgunakan. Apalagi setelah kasus tercecernya E-KTP rusak di Bogor. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL (Senin, 4/6).Menurutnya, E-KTP rusak masih bisa dibedakan, namun untuk E-KTP invalid seperti data di KTP tidak sesuai dengan data perekaman sulit untuk dibedakan dengan KTP asli. Untuk mengetahui harus dilakukan validasi atau melalui cek online.

RMOLBanten. Maritim Berkarya tidak terima dan menantang balik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena telah menyerang Ketua Umum Partai Berkarya, Tommy Soeharto. Video kebencian terhadap Orde Baru itu secara tidak langsung menghina keluarga Cendana. Demikian disampaikan Ketua Umum Maritim Berkarya, Andriyani Sanusi, dalam pesan elektronik, Senin (4/6). "Kalau mau PSI buka-bukaan siapa penyandang dana untuk mereka,” tantang Andriyani. Dalam hemat Andriyani, seorang presenter TV swasta mustahil bisa mempunyai dana untuk membiayai sebuah partai baru.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, didampingi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon , Ketua Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR Lenny Bambang Soesatyo, Wakil Ketua PIA DPR Katharine Grace Fadli Zon, dan sejumlah anggota PIA DPR, memukul gong saat membuka Bazar dan Pasar Murah, di Lobby Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).

. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mewanti-wanti pemerintah untuk berlaku hati-hati dalam mengambil opsi pinjaman luar ngeri. Sebab, keuangan negara ini masih dibayang-bayangi oleh beban pembayaran jatuh tempo utang yang terbilang besar. Sebelumnya, Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman 300 juta dolar Amerika Serikat untuk Indonesia.Pinjaman ini ditujukan untuk meningkatkan prasarana dan pelayanan dasar yang relevan dengan pariwisata, memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan kepariwisataan dan menarik investasi swasta ke Indonesia. "Pada 2018 ini saja sebesar Rp 390 triliun, di 2019 mencapai sekitar Rp 420 triliun. Pada kondisi seperti ini, tentu membuka opsi pinjaman harus ekstra hati-hati," kata Heri dalam keterangannya kepada redaksi, Senin (4/6). <a href="http://www.rmolbanten.com/read/2018/06/04/1066/Diguyur-Bank-Dunia-4-triliun,-Ya-Allah...-Utang-Lagi-" target="_self">Baca: Diguyur Bank Dunia 4 triliun, Ya Allah... Utang Lagi</a>Karenanya, lanjut politisi Partai Gerindra itu, pemerintah harus mengelola utang luar ngeri dengan baik, sehingga nantinya utang yang didapat bisa lebih produktif. Konkretnya yakni perekonomian bangsa lebih menggeliat karena adanya pembukaan lapangan kerja baru.