Search: 

RMOLBanten. Meski terus-terusan dikritik, hasrat pemerintah untuk berutang tak surut. Terbaru, pemerintah akan mendapat pinjaman sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 4,2 triliun dari Bank Dunia. Utang tersebut rencananya untuk membangun sektor pariwisata. Ya Allah, utang lagi.. utang lagi.. Kepastian pemerintah mendapat pinjaman disampaikan Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo Chaves dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rakyat Merdeka. Chaves mengatakan, Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia sudah menyetujui pinjaman 300 juta dolar AS yang diajukan pemerintah. Utang rencananya digunakan untuk meningkatkan prasarana dan layanan dasar yang relevan dengan pariwisata, memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan pariwisata dan menarik investasi swasta. Kata dia, lebih dari 2,8 juta penduduk Indonesia akan mendapat manfaat dari jalan dan akses ke layanan dasar yang lebih baik dari pengembangan sektor pariwisata. "Jika direncanakan dan dikelola dengan baik, pariwisata dapat menghasilkan lapangan kerja yang besar dan melipatgandakan pendapatan. Infrastruktur dasar yang lebih baik dan belanja oleh para pengunjung dapat menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan untuk pemerataan kemakmuran," kata Chaves. Menurutnya, bantuan pembiayaan dapat mendukung pembangunan infrastruktur terpadu di kawasan pariwisata nasional. Investasi proyek pariwisata ini akan dimulai di tiga tujuan utama yaitu Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat, segitiga Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Jawa dan Danau Toba di Sumatera Utara. Pengembangan kawasan di ketiga destinasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung tahunan menjadi 27,3 juta pada 2041 atau naik signifikan dari 15,3 juta pengunjung pada 2015. Selain itu, belanja wisatawan tahunan juga diperkirakan meningkat, menjadi 3,3 miliar dolar AS pada 2041 dari sebelumnya 1,2 miliar dolar AS pada 2015. Investasi swasta di bidang pariwisata juga diperkirakan meningkat lebih dari 13 kali lipat, menjadi 421 juta dolar AS. Berbagai manfaat tambahan dari proyek ini termasuk peningkatan akses ke sumber air bersih, layanan pengumpulan limbah padat berkelanjutan dan perbaikan sanitasi yang dapat menguntungkan lebih dari 2,8 juta orang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berdialog dengan penumpang di Stasiun Kereta Api Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (3/6). Kunjungan Menteri Budi Karya untuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana menjelang angkutan lebaran 2018. Dwi Pambudo/RM

RMOLBanten. Perwira bintang tiga kepolisian ini langsung tancap gas menyusun poin-poin teknis penanganan pencegahan tindak pidana terorisme pasca revisi Undang-Undang Terorisme disahkan. Suhardi menjelas­kan, nota kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) difokuskan pada teknis pertukaran informa­si dan data pelaku teror antarne­gara alias foreign terroristfighter (FTF) dan penanganan narapidana teroris (napiter) di lapas. Suhardi mengatakan, kerja sa­ma ini dibuat lantaran selama ini banyak warga negara Indonesia yang tidak terlacak saat pergi dan datang dari Suriah. "Begitu pun dengan WNA (warga negara asing) yang bisa keluar masuk Indonesia untuk melakukan aksi terorisme. Keluar masuknya WNIdan WNA itu pasti terdata di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius. Berikut penjelasannya:Apa saja isi kerja sama antara BNPT dengan Kemenkumham?Saya melengkapi apa yang disampaikan Bapak Yasonna ya. Jadi kerja sama ini, pertama adalah masalah pertukaran data secara digital. Kenapa? Isu for­eign terorist fighter juga bukan masalah Indonesia dari negara konflik, tapi juga dari negara lainnya. Kalau kami punya da­tanya, punya daftarnya, begitu dia mau masuk Indonesia bisa kami pantau.