RMOLBanten. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengusulkan mencabut hak politik Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada.
Jaweng menegaskan hal itu sebagai terobosan menjawab ketidaknetralan PNS yang tidak melanggar hak asasi."Tidak, sama sekali tidak melanggar HAM. HAM itu adalah hak yang tidak bisa dikurangi atau istilahnya non-derogable right. Namun ada hak-hak yang bisa dikurangi sama seperti kasus pencabutan hak politik para koruptor, begitu pula dengan ASN," ujar Robert dalam Diskusi Media 'Netralitas ASN di Pilkada 2018' di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (24/6).
- Trias Corruptica Telah Hancurkan Sendi Kehidupan Bangsa
- Beredar Baliho 'Cak Imin Menang, PKS Senang', Pengamat: Pilihan PKB Belum Tentu Pilihan Voters
- Tidar Jatim Tancap Gas Menangkan Prabowo-Gibran
"Kan ASN ini diberikan pilihan, masuk ke birokrasi juga tidak ada yang memaksa, berarti harus siap dengan konsekuensi yang akan diterimanya nanti. Termasuk tidak akan terlibat dalam politik. Kalau dia tidak setuju ya tidak usah jadi ASN," imbuhnya.
Ia juga menegaskan bahwa usulan pencabutan hak politik ditujukan untuk mencapai sistem birokrasi yang profesional dan berkelas dunia.
"Yang paling penting begini ya, kita membutuhkan birokrasi yang profesional, birokasi kelas dunia, birokrasi yang tidak memihak dalam memberikan layanan publik apalagi karena faktor politik," pungkasnya.[dzk]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPU Kediri Tetapkan Dhito-Dewi Sebagai Bupati Dan Wabip Terpiliih
- Kasus Positif Meningkat, Hasan Aminuddin Tegaskan Warga Tak Patuh Protokol Kesehatan
- Eddy Soeparno: PAN Tawarkan Cawapres ke Prabowo dan Megawati
