Ada tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemprov Jawa Timur dianggap tidak memenuhi target akibat pengaruh pandemi Covid-19.
- DPRD Kabupaten Malang Gelar Rapat Pansus Kajian LKPJ Bupati Tahun 2024
- DPRD Jatim Minta Pemprov Maksimal Cegah Kasus Perkawinan Anak
- Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya Soroti Realisasi Capaian Pajak Daerah
Hal itu dikatakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim tahun 2020, Blegur Prijanggono.
“Kami memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jatim agar tiga IKU yang pokok ini bisa disempurnakan kinerjanya. Karena ini berkaitan dengan angka kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, Senin (26/4).
Blegur menandaskan, secara keseluruhan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jatim sudah cukup baik meski pengelolaan aset di Pemprov Jatim tidak maksimal.
Karena itu, Pansus LKPJ berharap agar BUMD Pemprov Jatim bekerja optimal agar berjalan dengan baik.
“Selain itu juga kepada BUMD, kami berharap Pemprov Jatim memperhatikan BUMDnya. Karena tidak semua BUMD Jatim berjalan dengan baik,” katanya.
Diketahui dalam LKPJ Gubernur Tahun 2020 disebutkan persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2020 sebesar 11,46 persen, meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 1,26 persen poin terhadap September 2019.
Secara absolut jumlah penduduk miskin Jawa Timur pada September 2020 sebesar 4,58 juta orang, meningkat 166,87 ribu orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 529,97 ribu orang terhadap September 2019.
Semua Provinsi di Indoneia mengalami peningkatan penduduk miskin dari Maret hingga September 2020. Peningkatan persentase penduduk miskin Jawa Timur pada September 2020 dibanding Maret 2020 lebih rendah dibanding dengan rata-rata Nasional yang meningkat sebesar 0,41 persen poin.
Jika dilihat menurut daerah, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2020 sebesar 8,37 persen, meningkat 0,48 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 1,6 persen poin terhadap September 2019.
Untuk persentase penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 15,16 persen, meningkat 0,39 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 1 persen poin dibanding September 2019. Peningkatan persentase penduduk miskin tidak hanya terjadi di Jawa Timur tetapi di semua Provinsi akibat dampak pandemi Covid-19. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
- Prabowo Hapus Kuota Impor, Ra Huda Ingatkan Nasib Petani Garam Madura
