RMOLBanten. Untuk mencegah aksi radikalisme dan terorisme di Banten, Pemprov dan DPRD telah menyepakati pos anggaran seratus miliar lebih.
- Pameran Persahabatan Indonesia - Ceko di ITS, Pemkot Surabaya Pererat Upaya Sister City
- Gandeng Wartawan, BPBD Jatim Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19 ke 38 Kabupaten/Kota
- Lamongan Hidden Gem, Pariwisata Hingga Peninggalan Kebudayaan Yang Direkontruksi.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah, usai melakukan deklarasi mengutuk aksi terorisme, khususnya terkait aksi bom di Surabaya, di Pendopo KP3B Curug Kota Serang, Selasa (15/5)
Asep menyatakan pihaknya telah membicarakan bersama dengan Gubernur Wahidin Halim (WH) dalam penganggaran mengantisipasi radiskalisme dan terorisme kurang lebih sebesar Rp110 miliar atau 1 persen dari total APBD.
"Saya mengusulkan 1 persen dari APBD. Kami menyepakati dengan Pak Gubernur, untuk mengantisipasi radikalisme dan teroris di Banten. Kalau gubernur suport, kita tinggal buat regulasinya, dengan membuat Perda (peraturan daerah)," kata Asep.
Anggaran tersebut, kata Asep, nantinya akan diberikan setelah DPR RI menyelesaikan revisi UU tentang Terorisme.
"Kita tunggu dulu UU terorisnya yang sekarang sedang dibahas oleh DPR. Dan katanya selesai dibulan Mei ini," imbuhnya.
Ketua MUI Banten, KH AM Romly mengungkapkan ada dua hal yang harus diluruskan dan disampaikan kembali kepada masyarakat, agar tidak terjurumus dalam jaringan atau kelompok yang salah. Pertama, melalui aspek kebangsaan dan keagamaan.
"Kita bangun satu sistem yang bersifat sistematis, pertama melalui aspek kebangsaan, kedua aspek keagamaan. Pada aspek kebangsaan menekankan memberikan keyakinan bahwa negara kita ini warisan ulama dengan kompenen lain. Oleh karena itu kita harus dijaga," ujarnya.
Sedangkan, untuk aspek keagamaan, diberikan paham yang baik mengenai aksi tindakan terorisme dengan menghilangkan nyawa seseorang dan diri sendiri adalah salah, dan dilarang oleh agama.
"Bahwa terorisme dan bunuh iri haram. Ada dua pendekatan kita. Pertama penyadaran. Jadi orang-orang yang terduga telah terpapar paham radikalisme dan terorisme kita berikan paham ke jalan yang benar," ungkapnya.
Dan pendekatan lainnya, lanjut KH Romly, melalui aspek keagamaan yaitu, pencerahan, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terpapar.
"Kita perlu tenaga-tenaga terlatih dulu untuk memberikan penyampaiannya. Intinya dalam deradikalisasi harus dilakukan secara sistematis, dari atas kebawah, jangan bersifat elitis, hanya bicara saja. Tapi tidak ada kegiatanya," ungkapnya.
Hadir dalam pernyataan sikap tersebut selain WH diantaranya, Kapolda Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Danrem 064 Maulana Yusuf Kolonel Czi Budi Hariswanto, Ketua MUI Banten KH AM Romly, Kanwil Kemenag Banten Bazari Syam serta unsur lainnya. [dzk]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Wujudkan SDM Unggul, Wali Kota Eri Prioritaskan Bonus Demografi dalam Penyusunan RPJPD 2024-2045
- Hingga Minggu Sore, Jumlah Meninggal Dunia Akibat Gempa Sulbar Capai 73 Orang
- Cegah Konflik, Muspida Jombang Rembug Bareng Pimpinan Perguruan Silat
