Pemerintah dinilai lambat dalam penanganan kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan 133 anak meninggal dalam waktu beberapa bulan terakhir. Pasalnya, belum ada kejelasan tentang penyebab utama penyakit tersebut.
- Soal Kasus Ginjal Akut, DPR Minta Penjarakan Perusahaan Farmasi Nakal
- Bentengi Sang Buah Hati dari Gagal Ginjal Akut
- Gubernur Jabar Ridwan Kamil Bentuk Satgas Tangani Kasus Gagal Ginjal Akut
Begitu kata Direktur Internal Centra Initiative Swandaru kepada wartawan, Selasa (25/10). Menurutnya, kondisi tersebut merupakan salah satu tanda pemerintah lamban dalam memberikan jaminan hak rasa aman setiap warga negara, terutama bagi anak-anak.
Dia mengurai bahwa jumlah korban meninggal yang mencapai 55,18 persen, terhitung dari 241 kasus ditemukan, adalah tanda sistem jaringan pengaman kesehatan dan deteksi dini penyakit-penyakit baru di Indonesia belum terbentuk dan efektif bekerja.
“Kasus gagal ginjal yang sudah teridentifikasi sejak Januari 2022 ini seharusnya sudah dapat diantisipasi oleh pemerintah melalui ragam jejaring layanan kesehatan yang ada,” tegasnya.
Kementerian Kesehatan, sambung Swandaru, jangan hanya fokus pada pencegahan dan penanganan. Tapi juga harus cepat dalam mengambil langkah sistematis dan terukur dalam menginvestigasi dan mengidentifikasi sebab utama kasus tersebut terjadi.
Setelah Kemenkes dan BPOM mengecek dan mengidentifikasi obat-obatan yang dikonsumsi oleh anak-anak, seharusnya pemerintah segera mempercepat proses diagnosa dan pemeriksaan terhadap sebab utama dari penyakit gagal ginjal ini.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
