Jika pilkada serentak digelar di tengah pandemi khususnya wilayah yang masih banyak penyebaran Covid 19, maka proses pilkada dipastikan tidak akan mudah.
- Presiden Jokowi Resmi Berlakukan PPKM Darurat Pulau Jawa Dan Bali
- Pasang Tagline Harga Murah, PPP Optimis Raih 11 Juta Suara di Pemilu Mendatang
- PKB Siap Bentuk Poros Baru di Pilkada Kota Madiun, Ini Alasannya
Demikian pandangan Pengamat politik Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (24/7).
"Bukan hanya prosesnya saja. Hasil pilkada juga kurang bagus. Di tengah pandemi yang ekonomi serba sulit, masyarakat cenderung memilih dengan money politik," kata Surokim.
Surokim menjelaskan, seperti Jawa Timur, khususnya Surabaya, jika kondisi penyebaran Covid 19 masih tinggi, pemilih tidak akan memilih paslon secara rasional. Pemilih yang dibawa tekanan ekonomi, akan memilih paslon yang mempunyai banyak dana. Tentu, lanjut Surokim, money politik adalah jalan yang dipilih pemilih. Sebab, pemilih dalam situasi yang butuh bantuan.
"Calon yang punya modal cekak, akan dirugikan. Pemilih rasional, akan menjadi pemilih emosional," kata Surokim.
Selain itu, kata Surokim, kampanye di massa pandemi, bisa jadi menguntungkan incumbent.
"Karena sumbangan atau bantuan untuk masyarakat terdampak, bisa saja dibikin seolah olah bantuan darinya," sambungnya.
Oleh sebab itu, jika menginginkan pilkada benar benar jurdil, maka ada baiknya pilkada diselenggarakan setelah masa pemulihan dari pandemi. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Keluarga Jokowi Terlena Kekuasaan, Cara Menghukumnya Sanksi Sosial
- Tegas! KPI Larang Saipul Jamil Tampil di TV Sebagai Penghibur, tapi...
- PKS Khawatir, Proporsional Tertutup Gagal di 2024 Tapi Berlaku di Pemilu 2029
