Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, meminta Pemerintah Kota untuk memikirkan alokasi anggaran untuk menciptakan lapangan kerja di masyarakat, yang menyerap tenaga-tenaga kerja dari warga setempat.
- Snack Viral Uncle Kim, Ternyata Non-MSG Jadi Aman Buat Semua Orang
- Pasar Rakyat Tematik di Banyuwangi Bermunculan, Kini Warga Inisiasi Pasar Kuliner
- Tunggu Sanksi, Pemkot Bebastugaskan Guru Penganiaya Murid SMPN 49 Surabaya
Permintaan itu terkait pergeseran dan perubahan kegiatan pada APBD Kota Surabaya, di tengah pendemi Covid-19, yang menimbulkan berbagai dampak sosial maupu ekonomi di masyarakat.
“Prinsipnya, kita ingin, ada alokasi anggaran dari APBD yang berputar di Surabaya dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Ada multi player effect. Untuk mengungkit ekonomi lapisan bawah, para pedagang kecil, toko kelontong, pekerja harian, pelaku UMKM, dan sebagainya,” kata Adi Sutarwijono dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (17/4).
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, mencontohkan pembuatan alat pelindung diri (APD) dan masker lalu pembuatan kering tempe dan abon, yang rencananya didistribusikan Pemkot Surabaya kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) selama 2 bulan.
“Itu memberdayakan UMKM di Surabaya, yang menyerap tenaga-tenaga kerja warga setempat. Maka, dari alokasi APBD yang dikucurkan, akan memberi efek ekonomi nyata ke masyarakat Surabaya. Itu hanya contoh ya. Pemkot Surabaya bisa mendesain kebijakan, yang secara kreatif memutar uang APBD, agar bermanfaat bagi penyerapan kerja masyarakat di Surabaya,” jelasnya.
Ia menerangkan, DPRD memahami ketersediaan dana di kas Pemerintah Kota Surabaya, sangat terbatas. Sementara banyak yang harus dikerjakan sedangkan di pihak lain, dari sisi pendapatan daerah pasti turun.
“Proyeksi atas pendapatan pasti turun. Dari pajak dan retribusi, turun. Pemkot Surabaya yang bisa menerangkan estimasi di saat pendemi Covid-19,” paparnya.
Pemerintah pusat telah memberi payung hukum bagi kepala daerah, untuk melakukan penggeseran dan perubahan kegiatan-kegiatan. Difokuskan penanganan Covid-19.
Kata Adi, saat ini praktis salah satu persoalan penting bagi masyarakat adalah melambannya kegiatan ekonomi. Bahkan beberapa sektor berhenti. PHK karyawan, tenaga kerja harian dan serabutan menjadi tidak punya penghasilan.
“Maka, APBD juga menjadi instrumen untuk menciptakan jaring-jaring pengaman sosial, salah satunya menciptakan lapangan kerja. Tentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemkot Surabaya,” harapnya.
Ia mengatakan, akan menyuarakan usulan tersebut dalam rapat dengar pendapat, antara Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya dengan Tim Anggaran Pemkot Surabaya.
“Usulan itu, pasti saya sampaikan ke Pemkot Surabaya,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bantu Ketahanan Pangan, Danpuspenerbal Resmikan Anak Kandang Farm
- LSM LIRA Jatim Geruduk Kantor Gubernur, Tuntut Dana Hibah Tepat Sasaran
- Katubi dan Abang Becak Se Jombang Sumringah, Terima Beras dan Uang Tunai Dari Abah Warsubi
