Berbagai program subsidi yang disiapkan pemerintah untuk membantu perekonomian rakyat, nyatanya dalam implementasinya masih jauh dari harapan.
- Tolak UU Revisi Pemilu, IPO: Pemerintah Dan DPR Tak Punya Orientasi Kerja Jelas
- Renovasi JIS Kental Muatan Politis, Pemerintah Seolah Gengsi Akui Karya Anies
- Perbedaan Ijazah Jaksa Agung Diduga Ada Unsur Kesengajaan
"Semua jenis-jenis subsidi itu begitu rapi tersusun dengan harapan bisa membuat rakyat Indonesia tersenyum, nyata tidak demikian," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/10).
Kegagalan subsidi bagi rakyat, kata Silaen, adalah masih adanya ketergantungan pemerintah pada impor kebutuhan pokok, yakni beras.
Silaen mempertanyakan mengapa beras masih impor dalam jumlah yang tidak sedikit. Padahal, pada saat bersamaan pemerintah sudah menggelontorkan dana cukup besar untuk sektor pertanian.
"Kini anggaran subsidi yang digelontorkan untuk dunia pertanian di ibaratkan seperti menggarami lautan. Hal itu dilakukan secara terus-menerus setiap tahunnya, dan jadi pertanyaan apa dampak dari subsidi tersebut?" katanya.
Melihat realitas besarnya dana subsidi dan ketergantungan impor beras, Silaen meminta dilakukan audit terhadap alokasi dana subsidi tersebut.
"Kalau toh semua anggaran yang dialokasikan untuk subsidi realitasnya tidak membuahkan hasil atau setidaknya dapat mengurangi jumlah ketergantungan terhadap impor bahan pangan pokok yakni beras. Salahnya siapa?" ketusnya.
"Ada baiknya kalau dana-dana subsidi itu diaudit forensik apakah tepat sasaran atau bagaimana? Atau justru meleset tak jelas siapa yang dibantu atau disubsidi negara," tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Hery Sucipto: Dua Tahun Terlalu Pendek Menilai Jokowi-Maruf Gagal
- Muktamar ke 34 NU di Lampung Akan Dibuka Presiden Jokowi
- Wujud Komitmen Golkar Jatim, Gelar Festival Al Banjari Peringati Nuzulul Quran
