Anggota komisi B DPRD Jawa Timur, Daniel Rohi meminta agar Disperindag Jatim mengevaluasi kondisi Kamar Dagang Provinsi (KPD) Jawa Timur yang tidak layak untuk dijadikan etalase perdagangan. Menurut dia, kondisi itu bisa mencoreng kinerja Pemprov Jatim yang selama ini gencar menjalankan misi dagang di Indonesia.
- Kiagus Firdaus Kembalikan Formulir ke Gerindra, Siap Dampingi Maidi di Pilkada Madiun
- Hasil Survei Pilpres Sia-sia Jika PT Masih 20 Persen, Adanya Hanya Capres Boneka
- Mendag Lutfi Terkesan Kebingungan dan Lempar Badan Soal Minyak Goreng
“Masalah KPD ini harus di evaluasi, mengingat anggaran yang dikeluarkan untuk KPD ini juga besar. Saya ibaratkan KPD itu sebagai etalase perdagangan Jatim di luar provinsi. Maka itu Disperindag jangan mencoreng nama baik Jatim dengan kondisi KPD yang tidak terawat,” tegas Daniel politisi asal PDIP ini
Daniel pun mengingatkan konsep dan tujuan awal pendirian KDP sangat mulia. KDP diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan ekonomi Jatim.
“Ide pendirian KPD itu cemerlang, dengan harapan supaya ekonomi kita bisa maju,” ujarnya, Jumat (12/08/2022).
Ia menjelaskan, KPD awalnya diharapkan menjadi teras dan wajah Jatim dalam bidang perekonomian lintas provinsi. Jika KPD bekerja sesuai dengan ide awal pendiriannya, maka ekonomi Jatim akan semakin meningkat.
“Awalnya kan diharapkan KPD bisa menjadi sumber informasi untuk perdagangan lintas provinsi. Contohnya, KPD di NTT bisa dapat informasi seperti tentang NTT ini butuh apa sih dari Jawa Timur. Atau ada orang luar Jatim yang ingin investasi di Jawa Timur diharapkan KPD ini yang memberikan informasi,” imbuhnya.
Daniel menilai banyak faktor yang membuat KPD di Sumsel tutup. Seperti lokasi kantor, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja, hingga sumber pendanaan yang kurang.
Ia mengaku pernah berkunjung ke NTT dan menemukan kantor KPD di lokasi yang tidak strategis.
“Jika bisa, kantor itu aset kita beli sendiri bikin yang bagus. Kan masih murah tanah di daerah. Taruh pegawai kita disana. Gausah terlalu pegawai lokal. Kalopun Pegawai lokal, tetapi dibina agar betul-betul tahu Jawa Timur. Dia tahu komoditas Jatim dan dia tahu kebutuhan daerah dari Jatim itu apa. Harus ada keseriusan,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar dinas terkait segera mengevaluasi 26 KPD Jatim yang tersebar di seluruh Indonesia. Lantaran, KPD tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam operasionalnya.
Jika tidak dikelola serius, Daniel khawatir pihak-pihak yang ingin berinvestasi di Jatim mundur.
“Harus ada evaluasi, saya akan dorong untuk evaluasi ketika rapat nanti dengan kepala dinas. Saya akan tetap sampaikan dan minta data lengkap kondisi reel KDP di seluruh Indonesia. Nantinya kita akan tahu mana yang harus dipertahankan dan ditutup,” pungkasnya
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bank Jatim Hadirkan 2.500 Jatimers di Halal Bihalal Bersama Gubernur Jatim
- Bank Jatim Dukung Program Mudik Gratis Pemprov Jawa Timur
- Gubernur Khofifah Meninjau Kesiapan Operasional Kapal Cepat Banyuwangi-Denpasar
