Data pemilih Pemilu Serentak 2024 diretas. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merasa perlu mengevaluasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Pertanyakan Pengunaan Dana Pilkada 2024 Senilai Rp 84 Miliar, DPRD Gresik Senin Depan Hearing KPU
- KPU Tetapkan Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi Sah Pimpin Kota Mojokerto Hingga 2030
Menurut Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, peretasan 204 juta data pemilih seharusnya bisa dicegah bila KPU menyiapkan diri sedari awal.
"Soal kebocoran data, kita minta KPU segera melakukan mitigasi dan tindakan-tindakan," kata Nusron, di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).
Menurutnya, data penting harusnya diproteksi serius, terlebih sudah terjadi berulang-ulang, setiap Pemilu.
Meski begitu Nusron mensyukuri metode penghitungan suara yang diterapkan pada Pemilu tidak memanfaatkan sistem informasi.
"Untung mekanisme Pemilu kita tidak menggunakan sistem penghitungan berbasis digital, bukan e-voting," tuturnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Dipastikan Berada di Kawasan Laut, Pemerintah Tak Akan Perpanjang SHGB di Wilayah Sedati Sidoarjo
