Kekurangan produksi beras atau defist beras di Kota Malang merupakan sebuah ironi dan mendatangkan keprihatinan, walaupun saat ini para petani lagi bersukacita karena harga gabah mencapai Rp.6000/kg.
- DPRD Jatim Minta Dishub Tanggap Keselamatan Penumpang
- PPDB Carut Marut, Komisi X DPR Pertimbangkan Bentuk Panja
- Saatnya Prabowo Bersih-bersih, Reshuffle Kabinet Meringankan Beban Negara
Hal ini disampaikan oleh Daniel Rohi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Malang, sesusai bertemu dan berdialog dengan kelompok tani Sri Mulyo dan Kelompok Ternak Margo Muyo di Dusun Babaan, Desa Ngenep Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang (3/9).
Menurut Daniel, masalah devisit beras di kota Malang bukanlah isu baru, melainkan isu lama yang tak kunjung diselesaikan dan diantisipasi.
“Bisa saja Masalah ini, adalah refleksi dari akar masalah di bidang Pertanian di Jawa Timur, bahkan di Indoensia,“ katanya.
Menurut catatan politisi PDIP tersebut, sejak tahun 2007 Kota Malang telah terjadi devisit beras. Penyebab utama adalah terjadi alih fungsi lahan produktif.
“Pertanian secara masif dan tidak terkontrol untuk perumahan, industri, perdagangan dan lain-lain,” jelas dia.
Padahal, pada 2007 luas lahan pertanian di Kota Malang sebesar 1.550 hektare, menyusut menjadi 1.400 hektare pada 2009, pada tahun 2012 tinggal 1.300 hektare, tahun 2013 luas lahan tinggal 1.282 hektare.
Penurunan lahan pertanian setiap tahunnya terus terjadi. Pada tahun 2015 menyusut menjadi 942 hektare dan tahun 2023 luas lahan pertanian tinggal 803 hektare dan hanya mampu memproduksi 15.000 ton.
“Jika dihitung Sejak 2007 sampai 2023 atau sdelama 16 tahun lahan menyusut menyentuh 51,8% atau menyusut rata-rata 3,2 % /tahuan setara dengan 49,6 hektar/tahun,” tambahnya.
Faktor lain, yang perlu diteliti lebih lanjut adalah kondisi SDM pertanian, apakah jumlah para petani masih memadai atau cendrung berkurang.
“Karena sektor pertanian semakin tidak menarik perhatian generasi muda dan juga komuditas pertahian secara ekonomi tidak menguntungkan, apalagi masalah kelangkaan pupuk bersubsidi dan mahalnya harga pupuk terus naik,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Wali Kota Wahyu Hidupkan Semangat Sehat Kembali di Kota Malang Melalui STMJ
- DPRD Kabupaten Malang Gelar Rapat Pansus Kajian LKPJ Bupati Tahun 2024
