Permohonan maaf dari Hasnaeni Moein atau Wanita Emas setelah melontarkan tudingan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, tidak serta merta membuat masyarakat iba dan menaruh simpati.
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Pertanyakan Pengunaan Dana Pilkada 2024 Senilai Rp 84 Miliar, DPRD Gresik Senin Depan Hearing KPU
- KPU Tetapkan Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi Sah Pimpin Kota Mojokerto Hingga 2030
Publik justru meminta KPU untuk segera melaporkan pencemaran nama baik yang dilakukan Hasnaeni.
Direktur eksekutif Voxpol Research and Counsultin, Pangi Syarwi Chaniago, bahkan mendesak KPU untuk segera melaporkan pencemaran nama baik yang dilakukan Hasnaeni.
"Harusnya KPU enggak boleh membiarkan, harus dilawan. Ini harusnya kan dicounter jangan dibiarkan kayak gitu. Kalau dibiarkan berarti iya dong. Berarti confirm dan tervalidasi itu,” kata Pangi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/12).
"Harusnya ada hak jawab, kemudian dilaporkan pencemaran nama baik terus dipidanakan. Itu kan bisa dipidanakan, itu pencemaran nama baik. Apalagi sudah menyebut nama Hasyim lho, bukan hanya KPU. Itu bisa ranah pidana,” imbuhnya.
Dia juga mendesak Hasyim mengklarifikasi pernyataan Hasnaeni dan melaporkan Wanita Emas ke aparat penegak hukum.
"Hasyim kalau sayang sama KPU dia harus mengklarifikasi, harus mengonfirmasi, harus hak jawab dan itu keberatan gitu lho. Kalau enggak, rusaklah trust KPU ini,” ucapnya.
Jika Hasyim ingin memulihkan nama baik KPU, maka pilihan satu-satunya adalah membangun kepercayaan publik dengan melaporkan Hasnaeni.
"Kita harus trust building, ini perang opini tidak boleh dibiarkan, harus ada counternya dong. Itu orang sudah mencemarkan nama baik. Ini bukan soal Hasyimnya, ini soal trust kepada KPUnya tidak boleh. Kalau kita enggak bisa percaya KPU kita percaya ke siapa lagi penyelenggara pemilu?” tutupnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
