Demokrat Bakal Berkoalisi Dengan PDIP di Pilkada Kabupaten Madiun 2024

foto/RMOLJatim
foto/RMOLJatim

Partai Demokrat dan PDI Perjuangan (PDIP) bakal berkoalisi untuk Pilkada 2024 Kabupaten Madiun. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Madiun Kuat Edy Santoso. Ditambahkan pula koalisi ini tingkat kepastiannya mencapai 99 persen. Kamis (8/8).


"Sejauh ini ada beberapa partai yang sudah ada kecocokan dan pematangan pembicaraan, salah satunya PDIP. Kami tidak menyebutkan yang lain, karena saya tidak bisa langsung mewakili institusi, karena nanti yang berhak menyampaikan ini adalah DPC," kata Kuat kepada RMOLJATIM usai paripurna di gedung DPRD Kabupaten Madiun. 

Dirinya juga menyampaikan, hingga saat ini, koalisi dengan beberapa partai lain juga sudah sudah terbentuk, namun ia enggan menyebutkan nama partai secara spesifik. 

"Kami sedang dalam proses pematangan koalisi dengan beberapa partai lain. Untuk detailnya, biar DPC yang menyampaikan," ujar Kuat.

"Kami berharap dapat menjalin hubungan baik dengan semua pihak dan tetap menghormati keputusan partai-partai koalisi," imbuhnya. 

Namun dirinya enggan masih enggan menyebutkan nama bakal calon Bupati dan bakal Wakil Bupati yang akan diusung. Karena hal-hal yang lebih detail merupakan kewenangan DPC atau juru bicara koalisi. 

Akan tetapi, Kuat menjelaskan bahwa Partai Demokrat tetap mengajukan kadernya sebagai Calon Bupati atas dasar sejumlah pertimbangan. Salah satunya pengalaman. 

"Kader kami memiliki pengalaman satu periode dan ada banyak hal yang perlu dilanjutkan serta ditingkatkan," kata Kuat.

Kuat mengklaim, dukungan terhadap kader Demokrat yang akan diusung tidak hanya datang dari internal partai. Tetapi, juga dari berbagai kalangan masyarakat yang memberikan aspirasi agar kader Partai Demokrat kembali maju dalam Pilkada 2024. 

"Kami menerima banyak aspirasi tidak hanya dari internal partai, tetapi juga dari berbagai organisasi sosial yang mendukung kader kami untuk maju kembali," jelasnya.

Namun, Kuat menegaskan bahwa keputusan final akan dicapai melalui kesepakatan bersama.

"Kami tidak ingin ada penolakan atas calon yang diajukan. Jika sudah sepakat, kami akan berjuang bersama-sama," tambahnya.

Ia menambahkan bahwa kewenangan untuk mencalonkan seorang kandidat tidak sepenuhnya ada di tangan DPC, tetapi juga memerlukan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

ikuti terus update berita rmoljatim di google news