Wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 bagi sebagian orang dianggap pengkhianatan terhadap demokrasi. Hal yang sama juga diungkap Denny Januar Ali, seorang pendiri lembaga survei LSI Denny JA.
- Survei LSI: 77 Persen Masyarakat Percaya Hasto Terlibat Kasus Korupsi Harun Masiku
- Survei LSI Denny JA Terbaru, Elektabilitas Ipuk-Mujiono Dominan 60,6 Persen, Ali Makki-Ali Ruchi 21 Persen
- Survei LSI Terbaru Pilkada Probolinggo, Elektabilitas Gus Haris-Ra Fahmi Unggul Jauh dari Lawannya
Denny memandang, inti dari demokrasi adalah gerakan dan sistem yang membatasi kekuasaan tidak hanya kewenangannya, tapi juga dibatasi periode jabatannya.
"Karena itulah sila pertama dari demokrasi adalah menyelenggarakan pemilu secara reguler. Pemilu dilaksanakan secara rutin dalam periode tertentu, apakah itu lima tahun sekali seperti di Indonesia, atau empat tahun sekali seperti di Amerika," ujar Denny dalam kanal Youtubenya yang dikutip redaksi pada Sabtu (19/3).
Denny mengutip adagium yang dipopulerkan Lord Acton untuk mempertegas pentingnya rotasi kepemimpinan pada suatu pemerintahan di suatu negara. Di mana disebutkan Lord Acton bahwa, "power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely".
"Karena kekuasaan cenderung corrupt, maka demokrasi membuat rakyat luas memilih lagi secara rutin, memilih lagi secara berkala pemimpinnya. Dengan cara itulah kekuasaan dibatasi," imbuhnya
Maka dari itu, Denny memberikan satu istilah terhadap perbuatan-perbuatan yang menginginkan penundaan pemilu.
"Menunda pemilihan umum ini melanggar sila pertama demokrasi, melanggar kalimat syahadat dari demokrasi," demikian Denny. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jokowi Dinilai Sedang Mengatur Skenario Gibran Capres 2029
- Beda Prabowo-Jokowi, Satunya Tak Pakai Buzzer Satunya Gunakan Buzzer
- Rampungkan Carut Marut Negara Dengan "Selesaikan" Jokowi
