Di Hadapan Ombudsman, Gus Muhdlor Optimis Pelayanan Publik Sidoarjo Dapat Nilai Zona Hijau Kualitas Tertinggi

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menerima kunjungan perwakilan Ombudsman RI di Pendopo Delta Wibawa, (19/5/2023).

Baca Juga

Saat menerima kunjungan tersebut, Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor itu optimis pelayanan publik di Kota Delta bakal naik level dengan nilai 88 atau masuk zona hijau kualitas tertinggi pada tahun 2024 mendatang.

Pasalnya, dari tahun ke tahun pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami kenaikan, tercatat di tahun 2021 mendapat nilai 76 atau masuk zona kuning, dan naik pada tahun 2022 menjadi 84,46 atau masuk zona hijau.

"Bukan tidak mungkin tahun depan akan mendapatkan nilai zona hijau kualitas tertinggi, karena saat ini kita terus berbenah khususnya dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata Gus Muhdlor.

Menurutnya, pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik pada lembaga pemerintah yang dilakukan oleh Ombudsman bisa mendorong Pemkab Sidoarjo terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya kepada masyarakat.

"Hal ini bukan soal nilai saja yang kita kejar, tetapi yang terpenting substansi masyarakat terlayani dengan baik. Termasuk di dalamnya masalah respon time (kecepatan waktu) serta indeks kepuasaan masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Jemsly Hutabarat Perwakilan Ombudsman RI memaparkan ada 4 indikator penilaian, pertama kepatuhan, kedua penilaian mall administasi masyarakat pengguna, ketiga kompetensi frontliner dan back office, dan keempat pengaduan publik.

“Pada penelitian ini, kami akan memberikan semacam rapot. Jadi selain sertifikat, kami menyerahkan raport penilaiannya, nanti bisa dilihat, mana yang perlu dinaikkan angkanya, skornya, mana yang perlu diperbaiki, dan sebagainya,” tambah Jemsly.

Dalam penilaian ini, pada kategori pelayanan publik, ombudsman menilai langsung ke masyarakat. Diantaranya bagaimana masyarakat melihat, merasakan, dan punya kesan terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Rahmat Muhajirin, anggota DPR RI berharap adanya ombudsman ini mampu mencetak kabupaten/kota yang memiliki pelayanan baik untuk masyarakatnya.

Meskipun dengan anggaran yang terbatas, DPR RI meminta ombudsman bekerja efektif dan efisien.

"Saya minta agar ombudsman melakukan terobosan-terobosan yang mampu meningkatkan pelayanan publik yang terbaik di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Sejauh ini, elite politik kita belum mampu melakukan pengawasan yang tajam sehingga saya yakin ombudsman mampu dalam hal ini," ucapnya.

Sekedar diketahui, saat ini 7 lokus yang menjadi penilaian ombudsman juga sedang melakukan evaluasi yaitu menggandeng asisten ombudsman terhadap 110 OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Dari evaluasi yang akan dilakukan ini, diharapkan tahun 2024 seluruh OPD mendapatkan predikat zona hijau. (ful)