Diduga ada kekuatan bisnis dan mafia vaksin yang menyebabkan pemerintah terutama Kemenkes mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin halal di Indonesia.
- Soal Vaksin Halal, Menkes Kelabui Umat Islam
- Wapres Ma'ruf Amin Diminta Percepat Implementasi Putusan MA Soal Vaksin Halal
- Pemerintah Abaikan Putusan MA Soal Vaksin Halal
Demikian disampaikan pengamat Ekonomi dan Politik, Ichsanuddin Noorsy kepada kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/5).
“Kalau kategorinya mafia, saya lihat ada semacam relasi dan hubungan antara oligarki di bidang bisnis dengan oligarki politik. Jadi semua berkaitan tentang kekuatan bisnis (vaksin) tidak ada yang tidak berkaitan dengan kekuatan bisnis,” kata Ichsanuddin dikutip Kantor Berita Politik RMOL.
Menurut dia, semua kalangan boleh saja berbisnis akan tetapi jangan berbisnis yang menimbulkan masalah dan keributan bagi anak bangsa.
“Dalam pandangan saya bisnis boleh saja, tapi bisnis yang menyelamatkan manusia dong. Jangan bisnis yang kemudian menimbulkan masalah dan keributan,” ucapnya.
Model yang dibangun dalam bisnis Vaksinasi ini, kata Ichsanuddin, yakni dengan membangun industri ketakutan sehingga mereka membutuhkan vaksin. Kemudian para mafia vaksin ini bekerja sama dengan elite pemerintahan yang dapat memberikan kekuatan memaksa terhadap rakyatnya.
“Modelnya adalah membangun dulu industri ketakutan, atau rekayasa ketakutan. Jadi ketakutan terhadap Covid jadi mereka membutuhkan vaksin. Nah ini terjadi kerja sama dengan oligarki politik yang (akhirnya) mengharuskan Warga Negara divaksin,” kata Noorsy.
Sebelumnya, Putusan Mahkamah Agung (MA) memerintahkan agar pemerintah wajib menyediakan vaksin Covid-19 berstatus halal bagi umat Muslim di Indonesia.
Adapun putusan MA tersebut merupakan hasil judicial review yang dimenangkan YKMI terhadap Perpres 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Analisis Ekonomi Sebut Negara Penggerak Ekonomi Global Dihantui Resesi, Indonesia Kena Dampaknya
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
