Gara-gara warna kaos seragam yang digunakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) saat kirab maskot pilkada di kabupaten Madiun menyerupai warna partai pendukung salah satu Bapaslon Bupati, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat digeruduk belasan orang dari relawan Harmonis Center.
- Gerindra Kota Probolinggo Optimis Suara Dukungan Prabowo-Gibran 60 Persen
- Aktivis 98 di Lingkaran Kekuasaan Diwanti-wanti Tidak Lupa Nasib Rakyat Kecil
- SBY: Presiden Jokowi Punya Integritas, Moeldoko Sangat Mengganggu
Para relawan itu menuduh KPU condong ke salah satu Bapaslon. Selain itu relawan juga menginginkan pejelasan langsung dari ketua KPU.
“Warna kaos untuk PPK dan PPS harusnya netral tidak condong pada salah satu paslon. KPU kabupaten Madiun harusnya bisa mencontoh KPU kota madiun yang mengunakan kaos warna netral,” ujar koordinator relawan Harmonis Center Subari, Selasa (17/9).
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Madiun, Nur Anwar, menjelaskan kedatangan rombongan tersebut untuk melakukan audensi terkait netralitas dan integritas KPU. Terkait warna kaos yang dipermasalahkan Nur Anwar mengatakan itu adalah ketidaksengajaan.
“Itu di luar kesengajaan, di luar perencanaan kami. Tidak ada maksud untuk memilih warna apa dalam acara tersebut,” jelasnya.
Usai dari KPU rombongan ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun untuk melakukan pelaporan terkait Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang masih tidak netral dalam pilkada Kabupaten Madiun.
“Saya melaporkan netralitas ASN belum maksimal,” kata Subari.
Saat dikonfirmasi Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun Slamet Widodo mengatakan, pihaknya sudah menerima keberatan harmonis center terkait kaos yang digunakan PPK dan PPS dalam acara kirab maskot pilkada serentak tahun 2024 yang disiyalir mendukung salah satu bakal pasangan calon.
“Yang kedua adalah memberikan masukan terkait netralistas penyelengara KPU dalam hal kegiatan-kegiatan yang sifatnya diketahui orang banyak. KPU diminta untuk menjaga netralisnya demikian juga Bawaslu juga diharapkan netral,” kata Slamet.
Slamet menjelaskan jika dalam kegiatan tersebut relawan harmonis center hanya menyampaikan keberatan bukan laporan resmi.
“Tadi hanya menyampaikan keberatan saja bukan melakukan laporan resmi,” terangnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPU Madiun Tetapkan Pasangan Harmonis Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2025-2030
- Bawaslu Kabupaten Madiun Pantau TPS Tertinggi
- Salah Satu Komisioner KPU Madiun Dilaporkan Karena Masih Tercatat Sebagai Pengurus DPC Parpol
