DPRD Kabupaten Blitar menduga oknum tim Pendamping Keluarga Harapan (PKH) yang kerap ditunggangi kepentingan politik, khususnya momentum pemilu. Jika itu terus berlanjut, DPRD Kabupaten Blitar meminta agar tim PKH untuk dibubarkan.
- Salurkan Bansos dan Tali Asih di Probolinggo, Gubernur Khofifah: Jadi Suntikan Semangat dan Bantalan Sosial Bagi Masyarakat
- Peduli Bencana, Wali Kota Eri Cahyadi Akan Kirim Bantuan ke Kabupaten Probolinggo
- Gaya Hidup Sehat Saat Cuaca Tak Bersahabat
Wasis menilai, ada penyimpangan dari fungsi tim PKH jika sudah mengintervensi masalah politik. Selain itu, Ia menilai tim PKH tidak memberikan dampak signifikan pada keluarga penerima bantuan dari Kementerian Sosial ini.
Setiap tahun penerima bantuan PKH mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBN sebesar Rp 2 juta. Mereka mendapatkan pendampingan dari tim di setiap desanya dan dikoordinir oleh tim PKH Kabupaten.
"Kebanyakan tim PKH ini dari sebuah pergerakan mahasiswa yang kini juga memiliki afiliasi terhadap partai politik tertentu," pungkasnya. [rob/mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Meski Ratusan Orang Sudah Jadi Miliader Dadakan, Masih Ada Warga Sumurgeneng Terdaftar Penerima BPNT
- Diduga Bekerja Non Prosedural, Imigrasi Bandara Internasional Juanda Tunda Keberangkatan 87 WNI
- Cek Jalan Papring, Bupati Ipuk: Tahun 2024 Banyuwangi Bangun dan Perbaiki Jalan 821,4 KM Jalan
