Pemkab melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan penyaluran Bansos pencegahan stunting tahun 2024.
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
Rapat berlangsung di aula Dinas Sosial Kabupaten Madiun Jalan Raya Dungus, Selasa (30/4). Secara teknis Dinsos sudah menganggarkan Bansos untuk 3.449 warga stunting.
"Stunting ini awalnya mendapatkan data dari bulan timbang yang di bawah koordinasi dinas kesehatan dan BKKBN yang awalnya 3.349, lalu bulan timbang berikutnya 2.740, turun lagi menjadi 2540, turun lagi menjadi 2350. Kita sudah menganggarkan sekitar 3400-an. Sisanya akan kita bagikan kepada para stunting yang ada di lingkup program PKH," kata Plt Kepala Dinsos Kabupaten Madiun Agung Budiarto kepada Kantor Berita RMOLJatim.
Dalam program PKH, lanjut Agung terdapat juga ibu hamil dan anak sekolah. Jika terindikasi stunting apa yang disebutkan tadi bansos akan diserahkan dalam PKH. Kalau masih ada sisa bansos, pihaknya akan kembali menyisir wilayah diluar PKH terkait penyaluran bansos untuk pencegahan stunting.
"Jadi sekitaran program PKH terdapat ibu hamil, anak sekolah jika anak tersebut lahir maupun anak sekolah terindikasi stunting kami akan menyalurkan bansos. Namun sebaliknya jika tidak ada yang terdampak kami akan menyisir wilayah untuk mencari warga yang terdampak stunting," ujarnya.
Penyaluran bansos untuk pencegahan stunting serentak akan dilaksanakan di 15 kecamatan wilayah Kabupaten Madiun. Dan hal itu dilakukan secara merata, tujuannya agar kabupaten Madiun bisa terbebas dari stunting.
"Bansos ini serentak di 15 kecamatan wilayah Kabupaten Madiun. Prinsipnya harus merata dan agar kabupaten Madiun ini bisa bebas dari stunting," pungkas Agung. (Adv) 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
