Dinas Sosial (Dinsos) Ngawi mengklaim sampai awal Juli 2020 ada sekitar 10 ribu lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dinyatakan invalid.
- HUT Ke-77 RI, 224 Narapidana Lapas Tuban Dapat Remisi, 3 Langsung Bebas
- Plt Bupati Probolinggo Mutasi Puluhan Pejabat Eselon III dan IV
- Gelar Open House saat Lebaran, Wali Kota Eri bersama Keluarga Sambut Warga di Rumah Dinasnya
Budi Priyanto, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinsos Ngawi menyatakan ribuan data KPM yang tidak update tersebut mendasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Mereka yang merantau ada juga meninggal masih masuk data bayar apalagi diketahui mereka sudah lama tidak melakukan transaksi. Sehingga menjadi temuan BPK untuk dikembalikan," terang Budi Priyanto, Kamis, (2/7).
Dijelaskan, BPK awalnya melakukan audit dan penelitian terhadap 87.426 KPM ternyata ditemukan 10.323 KPM yang harus dicoret dan kini menyisakan 77.103 KPM.
Namun Kementerian Sosial (Kemensos) meminta untuk semua KPM yang invalid versi BPK untuk diverifikasi lagi terhitung 30 Juni 2020.
Apabila keseluruhan KPM invalid masih layak menerima maka Kemensos meminta Dinsos Ngawi mengirimkan datanya.
"Datanya kemarin sudah kita kirim via email hasil verifikasi dari desa ternyata ada 5.324 KPM yang masih layak menerima. Semoga dalam waktu dekat jumlah itu didistribusikan kembali dari Kemensos," urainya.
Disamping itu, tambah Budi, ada perluasan bantuan sosial dari pos BPNT dampak dari Covid-19. Tercatat ada 17.681 KPM masuk data bayar ditambah lagi sekitar 800 KPM.
Perluasan KPM dampak pandemi virus corona sudah menerima bantuan sejak April sampai dengan Desember 2020 nanti. Akan tetapi pihak Kemensos akan memperpanjang lagi atau tidak akan ditunggu informasi selanjutnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Perkuat Sarpras Penanggulangan Kebakaran, Komisi B Setujui Anggaran Beli Mobil Damkar Khusus
- Wamendag Dorong Peningkatan Fungsi SRG Di Lamongan
- Buku Beyond Infinity, Jadi Kado Emas Petrokimia Gresik Tepat 50 Tahun Berkreasi Majukan Negeri
