Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menguraikan di era Orde Baru (Orba), ada seorang menteri yang dikenal penurut sang Presiden Soeharto. Indikasinya, setiap apa yang diomongkan selalu diawali “atas petunjuk Bapak Presiden”.
- BBM Euro 5 Bisa Pangkas Subsidi Energi Hingga Rp 50 Triliun
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dilanjutkan, Luhut: Sudah Deal dengan China
- SBY Tidak Kaget Jokowi Beri Banyak Tugas ke Luhut
Iwan Sumule pun bertanya-tanya, apakah laku menteri yang seperti itu kembali terjadi di era Presiden Joko Widodo. Khususnya saat muncul dugaan perusahaan yang terafiliasi dengan nama menteri, yang bergerak di bisnis PCR.
“Di era Presiden Jokowi, apakah yang dilakukan Luhut dan menteri-menteri lainnya dalam melakukan bisnis (PCR, Vaksin, Obat, dll) dan juga korupsi atas petunjuk Bapak Presiden?” tanya Iwan Sumule melansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (7/11).
Iwan Sumule mengingatkan bahwa perilaku menteri yang koruptif dan melakukan praktik KKN dalam mengelola negara bisa berdampak buruk bagi Presiden Jokowi.
Apalagi jika mereka berorientasi bukan untuk memajukan kesejahraan rakyat, melainkan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya.
“Yang seperti ini bisa membuat Presiden Joko Widodo menjadi presiden pertama yang diadili dan dipenjara. Bukan saja atas tindakan korupsi, tapi juga atas kejahatan-kejahatan kemanusiaan,” tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Iwan Sumule: Penggugat Pemilu harus Buktikan Adanya TSM
- BBM Euro 5 Bisa Pangkas Subsidi Energi Hingga Rp 50 Triliun
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dilanjutkan, Luhut: Sudah Deal dengan China
