Komisi B DPRD Kota Surabaya menilai penambahan anggaran senilai Rp10 miliar pada RAPBD 2023 oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya sehingga menjadi Rp 66,4 miliar adalah hal yang realistis.
- DKPP Akan Periksa Dua Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik di Kota Surabaya
- Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024, Komisi II DPR Panggil KPU, Bawaslu, dan DKPP
- Anggota Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar Dipecat
Pasalnya, anggaran tersebut sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan bagi nelayan dan petani di kota Surabaya.
“Ada pengajuan tambahan anggaran sekitar Rp10 miliar. Dan kami menilai realistis,” kata wakil ketua komisi B DPRD Surabaya, Anas Karno dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (29/10).
Anas menambahkan, hal tersebut terungkap saat pihaknya meminta DKPP untuk merinci kebutuhan apa saja yang diakomodir dari tambahan anggaran yang diajukan tersebut.
“Setelah kita mengundang kembali karena ingin mengetahui dan mem- breakdown anggaran tersebut untuk apa saja,” tambahnya.
Dari breakdown anggaran tersebut lanjut Anas, terlihat bahwa penambahan anggaran tersebut diperuntukkan bagi pemberdayaan nelayan dan petani serta peternak di Surabaya.
“Rp10 miliar itu ada pemberdayaan MBR, penambahan pakan ayam untuk peternak, sedang untuk petani ada penambahan beni dan bibit serta mesin panen padi, serta untuk pakan ternak,” ungkapnya.
Anas juga memastikan, penambahan Rp10 miliar tersebut juga diperuntukkan untuk pemberdayaan nelayan.
"Tambahan tersebut untuk tambahan perlengkapan nelayan seperti kano, perahu dan jala. Dan juga penambahan perahu wisata dan perahu nelayan,” bebernya.
Oleh karena itu, kata Anas, komisinya mengamini penambahan anggaraan tersebut karena digunakan untuk kepentingan masyarakat Surabaya.
“Ini sesuai komitmen dari pak wali kota yang memberikan prioritas bagi nelayan dan petani serta peternak di Surabaya,” katanya.
Selain itu, politisi PDIP ini menambahkan bahwa ini menjadi solusi karena di surabaya ini untuk membuka lahan pertanian sangat sulit.
“Pembukaan lahan baru pertanian masih sulit di surabaya dan solusi yang efektif adalah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan anggaran untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DKPP Akan Periksa Dua Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik di Kota Surabaya
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
