DPRD Jawa Timur mendukung Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Hal itu dikatakan oleh Ketua DPRD Jawa Timur Adam Rushydi beberapa waktu lalu.
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
- Prabowo Hapus Kuota Impor, Ra Huda Ingatkan Nasib Petani Garam Madura
“Kami mendukung penuh langkah Pj Gubernur untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Namun, tentu kami akan terus mengawal agar pejabat baru benar-benar berkontribusi,” katanya.
Ketua DPD Golkar Sidoarjo itu mengatakan, pejabat Pemprov Jatim harus bekerja keras untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang terbaik.
“Pejabat eselon II harus mengutamakan pelayanan, karena pemerintah adalah pelayan masyarakat yang mengatur roda pemerintahan,” ungkap Adam Rusyidi, Jumat(23/08/2024).
Politisi Partai Golkar tersebut menuturkan pejabat yang baru dilantik, tidak hanya dituntut untuk menjalankan tugas administratif tetapi juga harus menjadi motor penggerak dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Jawa Timur.
“Selain itu, mereka juga harus kreatif, inovatif, dan tetap selaras dengan arah kerja Gubernur,” jelasnya.
Langkah ini dilakukan menyusul perombakan komposisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang dilakukan oleh Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono.
Perombakan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kinerja, menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 serentak yang tinggal dua bulan lagi.
Adhy Karyono menegaskan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi dalam manajemen SDM ASN adalah hal yang biasa dan harus dilakukan untuk menyegarkan birokrasi.
“Rotasi dan mutasi adalah suatu keharusan, terutama jika ada peningkatan kinerja. Kami akan terus mengevaluasi jabatan yang belum berubah untuk memberikan kesempatan yang sama ke depannya,” kata Adhy.
Ia juga menugaskan pejabat baru untuk fokus pada isu-isu penting seperti pembangunan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, dan persiapan Pilkada serentak 2024.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kinerja Pemprov Jatim dalam menghadapi tantangan-tantangan mendesak yang ada.
Dengan dilantiknya pejabat eselon II yang baru, diharapkan roda pemerintahan Jawa Timur semakin efisien dan mampu merespons tantangan-tantangan, termasuk kesiapan menjelang Pilkada serentak.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
- Prabowo Hapus Kuota Impor, Ra Huda Ingatkan Nasib Petani Garam Madura
