Sebanyak 60 persen bahan baku pakan ikan di Jawa Timur masih tergantung ekspor. Untuk mengurangi hal itu, DPRD Jatim meminta agar meningkatkan bahan pakan ikan budidaya agar petani tidak merugi.
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
- Prabowo Hapus Kuota Impor, Ra Huda Ingatkan Nasib Petani Garam Madura
Menurut anggota komisi B DPRD Jawa Timur, Noer Soetjipto, bahan pakan ikan di Jawa Timur masih membutuhkan pasokan dari luar negeri. Dia mendorong agar nantinya, bahan pakan bisa diproduksi oleh bahan baku lokal.
“Saat ini, masih tergantung dengan bahan baku import. Selebihnya bisa disediakan lokal,” terang Noer Soejipto beberapa waktu lalu.
Selain menghasilkan pakan bermutu, produsen ikan harus bisa mengawal dan melakukan pendampingan terhadap peternak ikan. Politisi Partai Gerindra itu meminta agar produsen pakan ikan menjaga kualitas bahan baku pakan ternak, agar peternak ikan semakin untung.
Sementara itu, Mirza meminta agar produsen untuk tetap menjaga harga pakan ikan, agar masyarakat atau petambak tidak merasakan dampak. Demikian juga Karimullah berharap kebutuhan petambak ikan budidaya juga harus diakomodir. Sehingga petambak ikan budidaya bisa tetap eksis.
Sementara itu, Arianto Herad of Unit PT Suri Tani Pemuka menyampaikan, pihaknya melakukan pendampingan terhadap peternak ikan di seluruh wilayah Jawa Timur. Bahkan pihaknya juga menyediakan laboratorium untuk mengetahui Ph dan kualitas air tambak.
“Kami menyediakan laboratorium untuk melakukan pendampingan peternak ikan,” kata Arianto.
Arianto menyampaikan, dampingan peternak ikan berada di 38 kabupaten/kota se Jatim, Jawa Tengah, dan luar jawa.
“Kami menjaga supaya pakan ikan budidaya tetap berkualitas. Karena itu pendampingan kita lakukan berkala,” tutup Arianto.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Harga Gabah Turun di Bawah HET, Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Pemerintah Segera Intervensi
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
