Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur Sri Untari menyoroti tingginya angka stunting yang ada di kabupaten/kota di Jawa Timur.
Menurut dia, pemerintah pusat harus turun agar kasus itu bisa segera ditangani, karena hampir terjadi di 20 kabupaten/kota di Jatim.
- Ikut Retret di Akmil, Wali Kota Eri Paparkan Penanganan Kemiskinan dan Stunting
- Haul Gus Dur, Bathsul Masail Tebuireng Bahas Dua Tema Besar: Bullying dan Stunting
- Atasi Stunting, Perumda Air Minum Tirta Dharma Purabaya Dapat Penghargaan dari Pj Bupati Madiun
“Jadi kami berharap kabupaten/kota yang kasus stuntingnya masih diatas angka 20 kami minta mencermati dan mengamati amanah Presiden dimana penanganan stunting itu jangan banyak rapat kordinasi,” katanya.
Sekretaris DPD PDIP Jatim itu meminta agar pemerintah memberikan makanan tambahan dan vitamin di rumah-rumah warga. Dia menilai, selama ini, beberapa program itu hanya fokus pada posyandu saja, sehingga banyak masyarakat yang belum menerima.
“Tapi belikanlah vitamin, susu, makanan tambahan dan jangan ngasih makannya pas di posyandu saja,” katanya.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Maria Ernawati, berharap kepada Dinas KB bersama Tim Pendamping Keluarga di Jawa Timur untuk mengawal Survei Kesehatan Indonesia ini, sehingga angka prevalensi Stunting di Jawa Timur di tahun 2023 mengalami penurunan di angka 16% dan 2024 turun lagi menjadi 14% atau di bawahnya.
Sementara itu, ketua komisi E DPRD Jawa Timur Renny Warah Sundari meminta agar Pemprov Jatim memprioritaskan penanganan stunting. Langkah itu dilakukan untuk menyiapkan generasi emas 2045, agar bisa bersaing dalam menghadapi era globalisasi.
“Tidak hanya melalui imbauan saja mari kita turunkan stunting, kemudian stunting harus sesuai prevelansinya dibawah 14 persen secara nasional. Tapi Bagaimana pencegahan secara langsung stunting tersebut dengan aksi," ujarnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
- Prabowo Hapus Kuota Impor, Ra Huda Ingatkan Nasib Petani Garam Madura
