Pasca mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat terkait anggaran baju seragam anggota DPRD Kabupaten Magetan yang dianggap fantastis, kini anggaran tersebut telah mengalami refocusing untuk menghemat belanja daerah. Anggaran yang semula sebesar Rp 322.508.500 untuk baju seragam anggota DPRD kini dipangkas menjadi sekitar Rp 164 juta.
- DPRD Magetan Lecehkan Instruksi Presiden Prabowo
- Anggaran Baju Dinas DPRD Magetan Capai Rp300 Juta
- Kasus Pelecehan, DPRD Magetan Minta Inspektorat Panggil ANS Sekwan
Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Suratno, mengungkapkan bahwa langkah refocusing ini dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan yang lebih efisien.
"Semua kita refocusing, termasuk anggaran pakaian anggota DPRD. Bahkan sebelum Lembaga Peneliti REDAM Jawa Timur merilis kritikannya, saya sudah melakukan refocusing. Saat ini, baju seragam DPRD tinggal dua stel, otomatis anggarannya juga tinggal separo," ujar Suratno kepada Kantor Berita RMOL.Jatim, Jumat (7/3/2025).
Suratno menambahkan bahwa anggaran untuk baju seragam anggota DPRD Kabupaten Magetan yang awalnya sebesar Rp 322.508.500 kini dipangkas menjadi sekitar Rp 164 juta. “Yang pasti anggaranya sudah dievaluasi dan disetujui tinggal Rp 164 juta sekian. Tidak hanya seragam, pengajuan anggaran untuk motor Kades juga kami refocusing,” ungkapnya.
Selain penghematan anggaran seragam, Suratno juga mengungkapkan bahwa pengadaan sepeda motor premium untuk Kepala Desa (Kades) yang sebelumnya direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Magetan juga telah dipangkas.
Sebelumnya, pengadaan sepeda motor untuk 207 Kades di 18 kecamatan ini direncanakan menggunakan motor Suzuki Titan seharga belasan juta per unit. Namun, pada tahun 2025, anggaran sempat direncanakan untuk sepeda motor kategori premium yang harganya mencapai sekitar Rp 30 juta per unit.
“Semua sudah kita potong, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) untuk non prioritas sebisa mungkin kita cancel demi efisiensi,” tegas Suratno.
Langkah refocusing ini diambil setelah mendapat kritikan keras dari Lembaga Peneliti Republik Damai (REDAM) Jawa Timur, yang menilai anggaran tersebut tidak sensitif terhadap kondisi perekonomian yang sulit. REDAM juga berencana melaporkan anggaran tersebut ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.
Ketua REDAM Jawa Timur, Noorman Susanto, menilai bahwa DPRD dan pejabat Kabupaten Magetan tampak tidak memiliki kepekaan terhadap krisis yang sedang dihadapi masyarakat.
"DPRD dan pejabat Magetan sepertinya tidak punya 'sense of crisis' (kepekaan) dalam menghadapi krisis. Kondisi perekonomian sulit, rakyat susah mencari penghidupan, kok malah menghambur-hamburkan uang negara untuk hal yang bukan untuk kesejahteraan rakyat," kata Noorman.
Noorman juga menyoroti adanya dugaan mark-up anggaran dalam pengadaan pakaian seragam anggota DPRD.
"Anggaran pakaian untuk 45 anggota DPRD sebesar Rp 322.508.500 itu sangat mencurigakan. Itu baru satu item yang diketahui rakyat, dugaan mark-up anggaran di item lain pasti ada," tambahnya.
Lebih lanjut, Noorman menegaskan bahwa jika anggaran pakaian DPRD ini tidak segera ditindaklanjuti, pihaknya akan melapor ke BPKP dan Kejati Surabaya.
"Rakyat sedang prihatin, namun DPRD dan pejabat malah menghambur-hamburkan anggaran untuk hal-hal yang bukan prioritas. Itu sangat tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat," pungkas Noorman.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DPRD Magetan Lecehkan Instruksi Presiden Prabowo
- Polisi Selidiki Peredaran Uang Palsu yang Marak di Magetan
- Anggaran Baju Dinas DPRD Magetan Capai Rp300 Juta
