Tak dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19. PCNU Lamongan mempertanyakan keseriusan dan Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Lamongan.
- Indeks Masyarakat Digital Jatim Tahun 2023 Capai 45,59 Lampaui Nasional, Gubernur Khofifah Ungkap 4 Pilar Utama
- TNI AL Siapkan Rumah Sakit Lapangan di Surabaya, Wali Kota Eri: Ini Dapat Meringankan Beban Pemkot dalam Menangani Covid-19
- Amankan Aset Pemkot Surabaya, Satpol PP Tertibkan Puluhan Bangli di Jalan Tambak Wedi
Menurut Umaiyah, Ketua Tim Satgas NU Peduli Bencana PCNU Lamongan melihat GTPP Covid-19 Lamongan berjalan sendiri tanpa melibatkan ormas atau elemen masyarakat yang ada.
"Selama ini Gugus Tugas kabupaten dalam menangani Covid-19 seperti apa kita tidak tahu, terkesan jalan sendiri-sendiri," katanya usai hearing bersama komisi B dan D DPRD Lamongan, Selasa (16/6).
Padahal, gerakan kepedulian sejumlah ormas atau elemen masyarakat dalam membantu penanganan bencana non pandemi Covid-19 berjalan juga semangat. Namun, tanpa koordinasi atau komunikasi dengan GTPP Covid-19 Lamongan.
"Dari segi tindakan preventif, kuratif dan aplikatif perlu ada kerjasama yang baik, kalau berjalan sendiri-sendiri, apa yang dikerjakan hasilnya bisa tidak sempurna," terangnya.
Berdasarkan SE Mendagri Nomor 440/2622/SJ yang menyebutkan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi maupun Kabupaten dapat melibatkan unsur ormas, LSM maupun pihak swasta lainnya.
Tim Satgas NU Peduli mengusulkan agar GTPP Covid-19 Lamongan yang memiliki anggaran besar menggandeng ormas, LSM, maupun lembaga swasta untuk penanganan Covid-19 lebih maksimal.
"Pemerintah itu yang butuh dan bertanggungjawab, ya harus menggandeng masyarakat, harusnya bareng-bareng," pesannya.
Merespon pernyataan Tim Satgas NU Peduli tersebut Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan, Anshori mengusulkan Pemkab Lamongan merivisi SK GTPP Covid-19 dan memasukkan sejumlah ormas atau lembaga swasta lainnya dalam penanganan Covid-19.
Menurutnya, langkah tersebut tujuannya agar kerja GTPP Covid-19 Kabupaten bisa lebih maksimal sampai ke bawah dan dapat dirasakan oleh warga,
"Pemerintah tidak boleh lupa, kalau Muhamadiyah, NU dan LDII adalah ormas besar yang secara struktur sudah bisa menjangkau sampai ke tingkat desa maupun dusun," terang Politisi Partai Gerindra Lamongan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- 25.523 Pemudik Lintasi Ruas Tol Ngawi, Mobil Pribadi Mendominasi
- Hadiri Haflah dan Wisuda Khotmil Qur’an PPTQ Al Falah Ploso Kediri, Gubernur Khofifah: Jaga Karakter dan Moral Bangsa
- KAI Daop 9 Jember Sediakan Pemeriksaan Covid-19 Murah, GeNose C19 Cukup Bayar Rp 20 Ribu
