Aksi marah-marah Bupati Alor, Amon Djobo kepada Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil sikap tegas.
- Separuh Anggota DPRD Bangkalan Tak Dengarkan Pidato Presiden
- Larangan Mudik Lebaran, Pimpinan Komisi V DPR: Soalnya Kita Belum Aman
- Ony-Antok Diminta Realisasikan Kawasan Industri Plus Stadion
Hari ini, PDIP memutuskan mencabut rekomendasi dan dukungan pada Amon Djobo sebagai Bupati Alor pasca video marah-marah Amon viral di media sosial.
Pencabutan ini dilakukan melalui Surat DPP 2922 /IN/DPP/VI/2021 ditandatangani Ketua DPP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun dan Sekjen, Hasto Kristiyanto. PDIP sebelumnya memberi rekomendasi dukungan kepada Amon pada November 2017 untuk maju pada Pilkada Alor 2018 silam.
Melalui surat pencabutan dukungan ini, DPP juga meminta koordinasi DPC PDI Perjuangan Alor dengan seluruh jajaran fraksi PDIP di DPRD untuk mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor.
"Perilaku Bupati Alor yang mencaci-maki Menteri Sosial dan Ketua DPRD Alor sangat tidak pantas dilakukan. Apalagi dengan kata-kata makian yang sangat 'jorok' disertai ancaman. Ini tidak pantas dilakukan pejabat setingkat bupati," kata anggota DPR Dapil NTT 1, Andreas Hugo Pareira, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/6).
Politisi PDIP ini melanjutkan, Bupati Amon harusnya jadi panutan masyarakat dengan tidak mempertontonkan kebrutalan, temperamen, dan emosi tidak terkendali seperti yang viral di media sosial.
"Ini perlu menjadi perhatian semua pihak agar sang bupati pengumbar caci-maki brutal ini memperoleh sanksi hukum maupun politik agar tidak mengulangi perilaku brutalnya," tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Gerombolan Moeldoko Harus Minta Maaf ke Rakyat dan Presiden
- Dengarkan Keluhan Pedagang, Khofifah Dicurhati Soal Banjir di Pasar Pabean
- PDIP dan PSI Jangan Mimpi Jatuhkan Anies, Interpelasi Sudah Kandas
