Bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng (migor) yang digelontorkan pemerintah untuk menjadi bantalan terhadap kenaikan harga bahan baku migor bukanlah solusi.
- Bursa Kerja Assik Dikhususkan Bagi Warga Surabaya
- Pemkab Kediri Serahkan Bantuan Modal Kepada Ratusan UMKM Terdampak Pandemi
- Luhut Klaim Utang Indonesia Salah Satu yang Terkecil di Dunia
"Tidak bisa, itu (BLT migor) bukan solusi mengatasi akar masalah naiknya harga minyak goreng," ujar Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/4).
Alasannya, Bhima menyatakan BLT yang diberikan yang sebesar Rp 300.000 untuk bulan April, Mei dan Juni tahun ini kepada masyarakat miskin dan pedagang kaki lima tak sebanding dengan kenaikan harga migor yang terus melonjak jelang lebaran.
"Ada disparitas harga antara Jawa dan luar Jawa. Uang 300 ribu kalau dipukul rata tentu tidak adil bagi masyarakat luar Jawa. Harga minyak goreng di Sulawesi Selatan Rp 41 ribu per liter, sementara di Jakarta 23.650 per liter," terangnya.
Maka dari itu, Bhima memandang skema perlindungan sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi sengkarut migor ini tak efektif. Termasuk menurutnya dengan kebijakan subsidi minyak goreng curah.
"Kalaupun BLT dibelikan minyak goreng curah, pasokan dibatasi dan antrian terjadi. Solusinya kembalikan ke mekanisme HET lagi," demikian Bhima. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Polda Jatim Temukan MinyaKita Palsu di Gudang Sampang dan Surabaya
- Harga Minyak Goreng Abaikan Daya Beli Masyarakat
- OJK Peringati Masyarakat Tidak Beli Minyak Goreng Murah Pakai Selfie KTP
