Pengamat Politik Rocky Gerung meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kritis dalam menyuarakan aspirasi rakyat.
“Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPR) adalah parlemen yang harus bicara tanpa basa basi. Bukan transaksi amplop,” kata Rocky Gerung saat menghadiri rapat paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda Memperingati Hari Jadi ke 79 Provinsi Jawa Timur, Sabtu (12/10).
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
- Prabowo Hapus Kuota Impor, Ra Huda Ingatkan Nasib Petani Garam Madura
Rocky berharap agar anggota DPRD Jatim bersungguh-sungguh dalam menjalankan fungsi legislative dan menjaga iklim demokrasi di Jawa Timur.
"Saya akan kembali ke sini diundang atau tidak diundang untuk mengevaluasi teman-teman DPRD Jatim. Sudahkan Indeks Demokrasi Indonesia tumbuh karena pengaruh dari Jawa Timur," jelasnya.
Rocky mengaku ingin persoalan di Jawa Timur bisa terselesaikan oleh kinerja anggota DPRD Jawa Timur.
"Kunjungan kerja bukan hanya foto-foto didepan kantor instansi, tapi terjun dimana tempat itu ada masalah yang serius yang harus diselesaikan," katanya.
Dalam peringatan hari jadi Jatim, Rocky mengatakan Jatim menopang 20 provinsi Indonesia bagian timur dan bagian tengah.
"Bayangkan daging sapi dan bumbu pecel dihasilkan Jawa Timur didistrubusikan ke rakyat jawa timur dan tengah. Jawa Timur mempertahankan kemakmuran rakyat kita yang sekarang mengalami kesulitan," katanya.
Rocky mengatakan Surabaya ibu kotanya PKB, yakni Perlawanan Kemerdekaan Bangsa. Karena memiliki Bung Tomo ada juga Ir H Juanda yang memastikan negeri ini harus dianggap sebagai satu kesatuan laut dan itu ada dalam investasi dalam bidang politik internasional di bidang laut.
"Saya tahu bahwa sejak 500 tahun sudah bergaul dengan Paris. Kemudian Diplomat sudah ada sejak abad kedua di China. Ini artinya Surabaya sudah mengglobal dari awal. Kita hidupkan isu itu pada kesempatan ini. Pertumbuhan ekonomi surabaya juga dikendalikan oleh prinsip kemasuk akalan yang memastikan APBN tiba pada mereka yang membutuhkan perlindungan negara," terangnya.
Ini artinya, lanjut Rocky, dalam setahun ini peradaban Surabaya bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Yakni beban Jawa Timur mengatasi problem kemiskinan di Indonesia. "Stunting di Jatim masih tinggi 22 persen. Stunting itu harus 15 persen," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
- Prabowo Hapus Kuota Impor, Ra Huda Ingatkan Nasib Petani Garam Madura
