Adanya Presidential Threshold (PT) 20 persen menjadi salah satu indikator penyebab menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia.
- Parpol Berani Gugat PT 20 Persen Bakal Banjir Dukungan Publik
- Presidential Threshold dan Bursa Pilpres Monopolistik
- Jika Pilpres dan Pileg Digelar Serentak Mestinya Preshold Nol Persen
Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah berharap agar presidential threshold 20 persen perlu ditiadakan atau dihapuskan. Pasalnya, ketentutan tersebut hanya mempersempit peluang munculnya calon presiden yang lebih luas.
"Saya melihat sistem pemilu saat ini lebih memperkuat peran oligarki politik sekelompok elite, tetapi mengabaikan keterwakilan rakyat Indonesia di berbagai daerah,” kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/1).
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini berpendapat, orang-orang yang akan maju sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden seharusnya memahami isu-isu yang ada di daerah, tak hanya fokus pada wilayah pusat negara.
"Orang Papua ingin berdebat dengan calon presiden, bagaimana nasib Papua ke depan. Begitu pun Aceh. Jangan capres muter-muter di Menteng terus menginginkan republik,” katanya.
Ketentuan presidential threshold saat ini memicu efek yang lebih banyak terutama di Indonesia yang merupakan bangsa besar.
"Saya kira ini yang harus diakhiri dengan ketiadaan threshold yang seperti kemarin yaitu 20 persen, itu,” tutupnya sebagaimana dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- MK Hapus Presidential Threshold, Jokowi Tak Bisa Kendalikan Pilpres 2029
- PT 20 Persen Dihapus Tak Jamin Oligarki Berhenti Bermain
- Politik Dinasti dan Oligarki Berakhir Usai Presidential Threshold Dihapus
