Perubahan istilah PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4 perlu dibarengi dengan langkah nyata untuk menekan angka Covid-19.
- Imbas Pemilu 2024, Pj Kepala Daerah yang Dipilih Pemerintah Dijamin Netral
- Anies Baswedan: Keberhasilan di Jawa Barat, Tentukan Kemenangan Nasional
- Muncul Wacana Gubernur Kembali Dipilih DPRD
Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, minimal ada empat poin penting yang harus bertemu dalam penerapan PPKM Level 4 agar efektivitas kebijakan pembatasan yang diterapkan pemerintah berjalan baik.
Keempatnya adalah konsistensi dan ketegasan kebijakan pembatasan, menggenjot secara konsisten tes-lacak-isolasi/penguatan perawatan (3T), percepatan vaksinasi, dan kucuran dana bantuan sosial (bansos) secara cepat dan tepat sasaran.
"Keempat poin penting ini jika dijalankan dengan maksimal akan mampu menjadi ‘sumbu’ pengendalian pandemi," kata Fahira, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/7).
Ia berharap, PPKM Level 4 juga meningkatkan pengetesan dan pelacakan. Tas-lacak harus naik secara konsisten setiap hari.
"Artinya, jumlah tes-lacak hari ini harus lebih banyak dari hari sebelumnya. Selain itu, percepatan vaksinasi harus segera terealisasi," tegas senator asal Jakarta ini.
Empat poin penting tersebut harus saling berinteraksi agar selama seminggu penerapan PPKM Level 4 hasilnya jauh lebih maksimal dari kebijakan PPKM Darurat sebelumnya.
"Strategi utama penanggulangan pandemi Covid-19 di dunia adalah pembatasan mobilitas dengan risikonya ekonomi rakyat terganggu. Cara meminimalisir dampak ini adalah kucurkan sesegera mungkin bantuan sosial secara tepat dan berkala," tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Bagi KPU, Kampanye 75 Hari Justru Bisa Meminimalisir Pembelahan di Masyarakat
- Undang Idham Kholik hingga Teguh Santosa, Besok JMSI Sumbar Kupas Peran Media Sukseskan Pemilu 2024
