RMOLBanten. Front Aksi Rakyat Banten (Fakrab) mendesak Pemprov Banten dan Pemkab Lebak memberantas gerakan radikal dan pendukung terorisme, khususnya dalam lembaga pemerintah itu sendiri.
- Panik Ketemu Polisi, Seorang Perempuan Ketahuan Simpan Sabu di dalam Bra dan Paha
- Menjerat Dugaan Korupsi Pembayaran Tukin di Ditjen Minerba ke Pasal TPPU, KPK: Mereka Takut Hartanya Dirampas Negara
- Ajudan Firli Mangkir Panggilan Polisi, Proses Penyidikan Pimpinan KPK Tetap Berlanjut
Desakan itu muncul menyusul adanya seorang karyawan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diduga ikut menjadi pemodal dua terduga teroris di Pekanbaru, Riau.
Di Kalimantan Barat, kepolisian menetapkan FSA sebagai tersangka karena membuat status di facebook terkait peristiwa teror bom yang terjadi di Surabaya pada Minggu (13/5) yang lalu.
"Persoalan di atas tentu membuat kita miris, dan tidak menutupkemungkinan ini pun terjadi di Provinsi Banten," kata M. Yusuf, Sekjen Fakrab kepada redaksi, Jumat (18/5).
Menurutnya, Pemprov Banten maupun lembaga vertikal yang ada di Banten seperti BUMN, harus bergerak cepat mendeteksi dan menutup semua celah yang dimungkinkan dan terindikasi ada pegawainya sebagai pendukung aksi radikalisme dan terorisme di Banten.
"Jika ada pegawai tidak beradab dan bedebah yang mendukung terorisme dan radikalisme, harus segera diselesaikan dan dibersihkan," tegasnya.
Yusuf menjelaskan, salah satu penyebab terorisme dan radikalisme tumbuh subur karena adanya pendukung, alias simpatisan teroris itu sendiri. Sangat ironis manakala ada pendukungnya justru mereka yang berada di pemerintahan atau pegawai pemerintah.
"Jika kita amati di beberapa medsos, tidak sedikit pegawai pemerintah yang kecenderungannya justru mendukung terorisme dan radikalisme," katanya.
Situasi ini, sambung Yusuf, sangat mengkhawatirkan dan harus secepatnya direspon. Jangan biarkan unsur-unsur radikal masuk, bergentayangan dan bercokol di lembaga pemerintahan di Banten.
"Pemerintah harus segera membersihkan unsur-unsur pendukung radikalisme dan terorisme itu, baik dari birokrasi, Kampus, BUMN, BUMD dan lembaga pemerintah lainnya di Banten agar kejadian di beberapa wilayah yang pegawainya ternyata ikut mendukung kegiatan terorisme tidak terjadi di Banten," imbuhnya.[mor]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kasus Suap Hakim PN Surabaya, Advokat Hendro Kasiono Tak Minta Pendampingan Ke Peradi
- Sepekan Usai Borong Lima Penghargaan, 7 Pejabat PN Jember Dimutasi Jabatan Baru
- Perempuan di kota Madiun Jadi Korban Pembunuhan, Diduga Karena Motif Asmara
