Ketua Umum KONI Pusat, Letjen Purn Marciano Norman melantik kepengurusan PP PERBASI masa bakti 2024-2028 yang dipimpin oleh Budisatrio Djiwandono sebagai keponakan Presiden RI di Auditorium Plaza Mandiri Jakarta Sabtu, 1 Februari 2025.
- Ketua Umum KONI Pusat Ajak Masyarakat Olahraga Berikan Dukungan Kritis pada Kebijakan Pemerintah di Rakerprov KONI Jawa Timur
- Kejuaraan Nasional Ju Jitsu Kajati Jawa Timur Cup 2025 Dapat Apresiasi dari Ketum KONI Pusat di GOR Pacitan
- Dihadiri 24 Pengprov, Munas PP Pordasi Resmi Dibuka Menpora Dito Ariotedjo
Hal ini sesuai dengan AD/ART KONI Pusat sebagai induk dari seluruh cabang olahraga yang ada di tanah air. Apalagi saat ini PP PERBASI menjadi salah satu anggota KONI Pusat yang sah bersama 78 cabang olahraga lainnya.
Dengan demikian sebagai organisasi olahraga, PP PERBASI dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan termasuk pengukuhan dan pelantikan senantiasa berpedoman kepada AD/ART PERBASI dan juga AD/ART KONI.
Ketua Umum PP PERBASI, Budisatrio Djiwandono dinilai telah memberikan contoh tauladan yang baik dalam menjunjung tinggi semangat sportivitas dan jiwa patriotisme dalam olahraga prestasi di tanah air dengan taat aturan.
Sementara itu pada Sabtu, 1 Februari 2025 di Hotel JW Mariot, Jakarta Selatan, juga ada upacara pengukuhan dan pelantikan organisasi olahraga berkuda yang menamakan dirinya PP PORDASI.
Namun demikian sangat berbeda dengan pengukuhan dan pelantikan di PP PERBASI, dimana upacara pengukuhan dan pelantikan organisasi olahraga berkuda yang menamakan dirinya sebagai PORDASI dilantik sendiri oleh yang menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PP PORDASI 2024-2028 yaitu pimpinan Aryo Djojohadikusumo yang kebetulan juga merupakan keponakan dari Presiden RI.
Forum Masyarakat Peduli Olahraga (FMPO) dalam keterangan tertulisnya menyebut bahwa melantik diri sendiri adalah sesuatu yang tidak lazim di kalangan induk cabang olahraga dan tidak sesuai dengan satupun dari 3 (tiga) dasar hukum yang terkait, yaitu AD/ART KONI Pusat, AD/ART dari organisasi olahraga berkuda yang menamakan dirinya sebagai PORDASI itu sendiri dan Permenpora No 14 Tahun 2024 yang saat ini juga sedang menjadi polemik di masyarakat dan kalangan olahraga.
"Dengan adanya pelantikan tandingan yang tidak memenuhi syarat sah di Hotel JW Marriot pada hari ini, tidak bisa dijadikan contoh teladan dalam menjunjung tinggi semangat sportivitas dan jiwa patriotisme dalam olahraga prestasi di tanah air," demikian bunyi rilis tersebut.
Seperti diketahui Ketua Umum KONI Pusat sebelumnya pada tanggal 25 November 2024 secara resmi dan sah telah mengukuhkan dan melantik 4 (empat) Cabang Olahraga yang merupakan hasil transformasi organisasi PORDASI, yakni PORDASI Pacu masa bakti 2024-2028 dengan Ketua Umum Drs Teddy Soediro, PORDASI Equestrian masa bakti 2024-2028 dengan Ketua Umum Dewi Larasati, SH dan Sekretaris Jenderal Budi Tulodo, PORDASI Polo masa bakti 2024-2028 dengan Ketua Umum H. Mohammad Bunyamin, dan PORDASI Berkuda Memanah masa bakti 2024-2028 dengan Ketua Umum Alm Dicky Kamsari, sehingga saat ini sementara sebagai Plh nya adalah Ketua Harian Agape Zacharia, SE, MM.
Dengan adanya pelantikan tandingan ini, FMPO berharap agar Presiden Prabowo tidak membiarkan perilaku keponakannya yang tidak sesuai dengan semangat sportivitas dan jiwa patriotisme tersebut.
Sebagai bagian dari masyarakat olahraga prestasi, FMPO memohon kepada Prabowo untuk bertindak agar keponakannya yang mengatasnamakan sebagai Ketua Umum organisasi olahraga berkuda yang dinamakan PORDASI dan menghentikan kegiatannya. Dengan begitu dapat kembali ke pola pembinaan yang benar dan berinduk ke KONI di pusat maupun di daerah. Sehingga tidak merusak tatanan organisasi olahraga sekaligus menodai nama baik Prabowo selaku Presiden RI.
"Apalagi di cabang olahraga pencak silat, yaitu PB IPSI masa bakti 2021-2025, Ketua Umum sampai saat ini adalah Prabowo Subianto yang pada tahun 2021 lalu dilantik langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat di Padepokan Pencak Silat, TMII Jakarta Timur. Presiden Prabowo sudah memberikan contoh yang baik dan benar sesuai dengan AD/ART KONI dan AD/ART IPSI. Tentunya tidak elok bila ada keponakannya justru memberikan contoh yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tatanan yang berlaku," demikian FMPO.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DMDI Dukung Rencana Prabowo Evakuasi Ribuan Warga Gaza ke Indonesia
- SBY Puji Keputusan Prabowo Pilih Jalan Negosiasi Hadapi Tarif Impor Trump
- PDIP Belum Pasti Gabung Pemerintahan Prabowo, Analis Nilai Pertemuan dengan Megawati Tak Menjamin Koalisi Bertambah
