Fraksi Demokrat DPRD Banyuwangi memuji capaian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Apresiasi diberikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023 yang mendulang penghargaan, termasuk opini WTP dari BPK RI selama 12 tahun berturut dan kabupaten pengendali inflasi terbaik se Jawa Bali 4 tahun ini.
- Kawal Kepentingan Rakyat Dan Program Khofifah-Emil, Fraksi Demokrat DPRD Jatim Gelar Diskusi Bulanan Libatkan Tenaga Ahli
- Fraksi Demokrat DPRD Jatim: SBY Lanjutan, AHY Lanjutkan
- AHY Siap Lanjutkan Kepemimpinan, Fraksi Demokrat DPRD Jatim Optimis Partai Jaya di 2029
Namun, dalam Rapat Paripurna PU Fraksi, Selasa (15/5) siang, Fraksi Partai yang berlambang Mercy itu juga mengupas lemahnya kinerja SKPD, utamanya satuan kerja sumber penghasil PAD.
Dari sisi pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun 2023, banyak yang mencapai target yang telah ditetapkan. Seperti realisasi pendapatan daerah yang tercapai sebesar 102,15 persen. Pajak daerah yang terealisasi sebesar 115,48 persen. Pendapatan transfer yang terealisasi sebesar 103,25 persen. Serta hasil SILPA tahun 2023 yang makin rasional, yaitu sebesar 0,99 persen dari total belanja daerah.
"Secara mikro, Fraksi Demokrat menilai kinerja keuangan daerah tahun 2023 kemarin dalam beberapa hal, masih banyak yang perlu didalami untuk dilakukan upaya perbaikan," kata Ricco di hadapan paripurna, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Adapun beberapa capaian kinerja keuangan daerah yang perlu perbaikan di antaranya terkait pelampauan anggaran belanja urusan pendidikan, yaitu dari plafon anggaran Rp. 1,5 triliun, terealisasi sebesar Rp. 1,59 miliar atau setara 105,36 persen. Sehingga, hal ini tidak sesuai ketentuan Permendagri 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kontribusi PAD pada sumber pendapatan daerah APBD tahun 2023 juga hanya sebesar 16,82 persen.
Dengan demikian rasio kemandirian daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pembiayaan pembangunan (sesuai standar Kemendagri) termasuk kategori rendah sekali.
"Karena sebagian besar pendanaan pembangunan masih berasal dari dana transfer dan dana perimbangan dari pusat dan provinsi," tegasnya.
Sementara itu, kontribusi rata-rata PAD terhadap total pendapatan daerah pada 38 kab/kota se-Jawa Timur tahun kemarin sudah mencapai 34,41 persen.
"Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua, agar kedepan kita bisa lebih giat lagi dalam mencari sumber-sumber potensi PAD, supaya secara bertahap kita bisa mengurangi ketergantungan pendanaan pembangunan dari APBN maupun APBD Provinsi," katanya.
Kemudian alokasi sumber PAD yang berasal dari UPT Pengelolaan Sampah tahun 2023 ditarget sebesar Rp. 1,5 miliar. tetapi realisasi pendapatannya hanya Rp. 262,1 juta, atau 16,95 persen dari target. Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman, yang diharapkan setor PAD sebesar Rp. 6,3 miliar, tetapi hanya mampu setor Rp. 1,6 miliar atau hanya 26,64 persen dari target.
Demikian pula alokasi sumber PAD yang berasal dari Dinas Kesehatan yang ditargetkan sebesar Rp. 20 miliar. Namun realitanya hanya terealisasi sebesar Rp. 7,1 miliar atau 35,7 persen dari target.
"Dengan realitas ini, kami berharap agar SKPD tersebut bisa melakukan review secara cermat, agar hal ini bisa segera dibenahi," ucap Ricco Antar Budaya.
Realisasi perolehan retribusi sampah hanya di angka Rp.150,3 juta. Mengingat besarnya tarif untuk rumah kediaman yang tertuang dalam Perbup 27/2023 berkisar antara Rp. 7 - 27 ribu. Sementara jumlah rumah kediaman mencapai 1.005.358 .
"Jika di rata-rata, tarif retribusi sebesar 17 ribu rupiah, maka ada penerimaan sebesar Rp.17,1 miliar. Hal ini belum di tambah retribusi sampah dari hotel, SPBU, bengkel, kantor, kafe, faskes dan lain sebagainya yang tarifnya jauh lebih mahal. tentu perolehan retribusi akan jauh lebih besar," beber Ricco.
Disamping itu, tingkat penyerapan anggaran UPT Pengelolaan Sampah minim. Karena dari Plafon Rp.1,5 miliar hanya terserap Rp.116,4 juta atau setara 7,53 persen. Mengingat persoalan volume sampah, lanjutnya, belum tertangani secara komprehensif.
Demikian pula PAD yang bersumber dari retribusi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi, di tahun 2022 mencapai Rp.271,5 juta, namun di tahun 2023 menurun di angka Rp. 235,6 juta. Hal ini
Belum lagi soal piutang (tagihan) daerah yang hampir pasti mengalami kenaikan. Piutang pajak daerah dari Rp. 84,2 juta di tahun 2022 menjadi Rp.97,5 miliar di tahun 2023. Piutang retribusi daerah dari Rp.2,9 miliar menjadi Rp.3,4 miliar di tahun ini. Piutang lain-lain PAD yang sah naik dari Rp.44,5 miliar menjadi Rp.53,9 miliar.
"Secara kumulatif hingga 31 Desember 2023 jumlah piutang daerah nilainya mencapai Rp.164,5 miliar. Kami mendorong agar eksekutif berupaya agar tren kenaikan seperti ini setiap tahun perlu dikurangi, bahkan kalau bisa dihentikan.
Karena akan menjadi beban pada APBD di tahun mendatang," imbuh Ricco.
Nilai aset tanah milik daerah di tahun 2022 mencapai 1 triliun 114 miliar rupiah, tetapi di akhir 2023 aset tersebut turun menjadi 1 triliun 63 miliar rupiah, atau berkurang Rp.53,7 miliar.
"Padahal secara riil nilai jual tanah setiap tahun pasti mengalami kenaikan. Untuk itu kami meminta penjelasan eksekutif mengenai hal ini," tutup politisi yang kembar identik dengan Riccy Antar Budaya ini.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan Pandangan Umum, Pimpinan rapat paripurna dewan dinyatakan selesai dan ditutup. Selanjutnya DPRD Banyuwangi akan menjadwalkan kembali rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas PU fraksi.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kawal Kepentingan Rakyat Dan Program Khofifah-Emil, Fraksi Demokrat DPRD Jatim Gelar Diskusi Bulanan Libatkan Tenaga Ahli
- Fraksi Demokrat DPRD Jatim: SBY Lanjutan, AHY Lanjutkan
- AHY Siap Lanjutkan Kepemimpinan, Fraksi Demokrat DPRD Jatim Optimis Partai Jaya di 2029
