Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur menyambut baik program Pemerintah Pusat di bidang pendidikan untuk siswa kurang mampu yang diberi nama Sekolah Rakyat. Program yang diprakarsai oleh Kementerian Sosial RI ini telah mendapat dukungan penuh dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa, yang memastikan bahwa Jawa Timur akan mendapatkan alokasi 40 Sekolah Rakyat pada tahun 2025.
- Mensos Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat di Mojokerto Berjalan Tahun Ini
- Pemkot Modifikasi Konsep Sekolah Rakyat Disesuaikan Kebutuhan Warga Surabaya
- Pengamat: Sekolah Rakyat ala Surabaya, Solusi Pendidikan Berbasis Lokal
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Cahyo Haryo Prakoso, menyatakan bahwa program ini sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada poin keempat dari Astacita yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, teknologi, sains, pendidikan, kesetaraan gender, kesehatan, hingga pemberdayaan pemuda.
“Pada prinsipnya, kami sangat mendukung program Sekolah Rakyat ini terealisasi di Jawa Timur, yaitu tersedianya 40 Sekolah Rakyat di Jatim. Program ini adalah langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di wilayah ini,” ujar Cahyo dalam keterangannya, Kamis (6/3/2025).
Sebagai Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang membidangi pendidikan, Cahyo menyebutkan bahwa meskipun pihaknya belum membahas lebih mendalam program ini dengan stakeholder terkait, Gubernur Khofifah sudah menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Timur telah mengajukan 40 Sekolah Rakyat untuk wilayah Jatim.
Dari jumlah tersebut, 38 sekolah akan dibangun di masing-masing Kabupaten/Kota, sedangkan dua sekolah lainnya akan menggunakan lahan milik Pemprov Jatim.
“Program ini sangat baik, tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada putra-putri Jawa Timur, khususnya yang memiliki keterbatasan ekonomi, untuk memperoleh akses pendidikan yang baik dan berkualitas dengan biaya yang murah bahkan gratis,” ungkap Cahyo.
Namun, Cahyo menegaskan bahwa untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program Sekolah Rakyat, perlu dilakukan pembahasan teknis secara mendalam. Ia menekankan bahwa kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah, agar sekolah ini dapat mencetak generasi muda yang sesuai dengan perkembangan industri atau kebutuhan ekonomi di wilayah masing-masing.
“Penting bagi kami untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan efektif dan benar-benar memberikan manfaat. Kami sangat mendukung, dan kami akan terus mengawasi serta mendukung proses pelaksanaannya, termasuk penyebaran Sekolah Rakyat di Jawa Timur,” tambahnya.
Cahyo juga menyampaikan bahwa DPRD Jawa Timur akan menunggu kajian teknis dari pemerintah pusat, yang dipimpin oleh mantan Menteri Pendidikan, M. Nuh, untuk mengkaji hal-hal terkait sistem kurikulum, anggaran, dan aspek teknis lainnya. Hal ini sangat penting mengingat program Sekolah Rakyat ini juga tercatat dalam RPJMD dan Program Strategis Nasional (PSN) yang diusung oleh Presiden Prabowo.
“Kami akan mendukung program ini, tetapi secara teknis kita harus berdiskusi lebih lanjut dengan Pemprov Jatim agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi generasi muda,” pungkas Cahyo.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Mensos Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat di Mojokerto Berjalan Tahun Ini
- Pemkot Modifikasi Konsep Sekolah Rakyat Disesuaikan Kebutuhan Warga Surabaya
- Pengamat: Sekolah Rakyat ala Surabaya, Solusi Pendidikan Berbasis Lokal
