Fraksi PDI Perjuangan menyoroti Pendapatan rancangan APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2025 masih landai - landai saja, belum ada upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang progresif. Akibatnya, ruang Fiskal APBD Jember, khusus untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas.
- Proses Hukum Terhadap Sekda Jember, Pembahasan APBD Tahun 2025 Terancam Molor
- Insentif Guru Ngaji Jember Segera Cair Bertahap, Baru 10 Ribu Pengajar yang terverifikasi
- Perda P-APBD Jember Tahun 2022 Resmi Ditandatangani
Menurut Anggota Fraksi PDI Perjuangan, yang juga wakil ketua DPRD Jember, Widarto, PDI Perjuangan sudah memberikan masukan, Saran dalam pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Rancangan APBD tahun anggaran 2025. Saran dan masukan ini menyangkut beberapa hal.
"Yang terkait pendapatan APBD kita. Pendapatan APBD kita ini, masih landai -landai saja, belum ada upaya progresif untuk meningkatkan PAD," ucap Widarto dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (19/11).
Padahal jika pendapatan kita masih begini, lanjut dia, maka berakibat ruang Fiskal Pemkab Jember, menjadi sangat terbatas. Padahal banyak pendapatan banyak terserap pada belanja Operasional, Belanja rutin, belanja pegawai, yang begitu besar.
"Akibatnya belanja modal dan belanja untuk pembangunan infrastruktur menjadi sangat sedikit," terangnya.
Makanya Fraksinya mempersoalkan pendapatan dan memberikan masukan kepada pemerintah, agar ditahun-tahun Mendatang ada upaya dari eksekusi untuk menggenjot dan bekerja keras bagaimana untuk meningkatkan PAD Pemkab Jember, dari berbagai sektor.
Kedua mengenai persoalan Pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember. Pemerintah pusat sudah memberikan ruang kuota pupuk hingga 2 lipat. Namun masih menemui masalah atau kendala pada pendataan RDKK.
Yang ketiga, peningkatan PAD Jember kedepan melalui sektor wisata. Sehingga kedepan sektor pariwisata harus menjadi prioritas pembangunan di Jember .
"Prioritas Pembangunan pariwisata di Jember ditangani secara menyeluruh, baik dari objek wisatanya, masyarakatnya yang sadar wisata, infrastruktur dan Promosinya wisatanya, yang harus ditangani secara sungguh-sungguh," jelas pria yang juga Skretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember ini.
Sementara Fraksi PKB, menyoroti tingginya penetapan defisit anggaran sebesar 371,8 milyar rupiah.
"Defisit yang tinggi mencerminkan Pemerintah Kabupaten Jember kurang cermat dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, sehingga bisa menampilkan defisit yang cukup besar,"terang ketua Fraksi PKB, Muhammad Itqon Syauqi.
Demikian pula dengan nilai SILPA yang sangat besar, mengindikasikan masih kurang tepatnya perencanaan anggaran atau masih belum optimalnya penyerapan anggaran.
Diketahui, Pendapatan Daerah secara total direncanakan sebesar Rp 4,276 trilyun. Dengan Defisit 271,8 milyar rupiah.
Total Pendapatan Daerah tersebut RAPBD TA 2025, terdiri dari PAD sebesar Rp 1,079 trilyun rupiah, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 3,196 trilyun rupiah.
Selanjutnya Belanja Daerah secara total direncanakan sebesar 4,648 trilyun rupiah. Dengan rincian yaitu Belanja operasi sebesar 3,65 trilyun rupiah, Belanja Modal sebesar 435 milyar rupiah, belanja tidak terduga sebesar 25 milyar rupiah, belanja transfer sebesar 528 milyar rupiah, penerimaan pembiayaan sebesar 376,8 milyar
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DPRD Jatim Minta Pemprov Optimalkan PAD Di 2025
- Proses Hukum Terhadap Sekda Jember, Pembahasan APBD Tahun 2025 Terancam Molor
- RAPBD 2025, Target PAD Pemprov Jatim Turun Rp 5 Triliun
