Tayangan Liga Inggris, disinyalir sebagai salah satu alasan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI mencopot Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama (Dirut) TVRI. Sebab, dari tayangan Liga Inggris itu, TVRI harus mengeluarkan uang banyak dan "tekor" hingga menghutang.
- Wujud Syukur, NasDem Jatim Bersama Masyarakat Banyuwangi Gelar Larung dan Tanam Mangrove
- PKB Mendukung Wacana Siswa Sekolah Libur Ramadan Sebulan Nonstop
- Sudah Saatnya Komnas HAM Diberi Kewenangan Seperti KPK
Berita terkait Akan Panggil Helmy Yahya Dan Dewas TVRI, Komisi I Berharap Berakhir Kekeluargaan Tak Main-Main, Helmy Yahya Layangkan Ribuan Halaman Pembelaan Kepada Dewas TVRI Helmy Yahya Bawa Segudang Prestasi Dan WTP Untuk TVRI Begitu disampaikan Anggota Dewas TVRI Pamungkas Trishadiatmoko saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).
Mulanya, Pamungkas mengatakan bahwa Helmy Yahya tak memberikan surat jawaban terkait program asing dengan TVRI.
"Surat SPRP (Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian) Helmy Yahya tidak memberikan jawaban, khususnya mengenai program asing berbiaya besar," ujar Pamungkas.
Mendengar pernyataan tersebut, Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyahri selaku pimpinan rapat menanyakan perihal tayangan yang dimaksudkan oleh Pamungkas.
"Sebentar saya potong. Program apa yang berbiaya besar karena kami tidak tahu?" tanya Kharis. "Liga Inggris, kemudian ada badminton," jawab Pamungkas.
Pamungkas mengurai, Liga Inggris merupakan program yang bisa memicu TVRI gagal bayar hingga menciptakan utang. Bahkan, ia menganalogikan seperti potensi gagal bayar sama halnya dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya.
"Saya akan mencoba men-summary-kan kenapa Liga Inggris itu bisa menjadi salah satu pemicu gagal bayar ataupun munculnya utang yang seperti Jiwasraya. Sehingga kami akan paparkan urutannya," ujar Pamungkas.
"Bahwa tayangan luar negeri itu sangat pelik dalam kontrak-kontraknya karena menyangkut hak kalau terjadi perdebatan dan sebagainya," sambungnya.
Gonjang-ganjing TVRI ini bermula saat beredarnya Surat Keputusan (SK) Dewan Pengawas LPP TVRI 3/2019 tertanggal 4 Desember 2019. Dalam SK tersebut tertulis Helmy dinyatakan dinonaktifkan sementara sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI. Namun, SK tersebut tidak mencantumkan alasan penonaktifan Helmy dari Dirut TVRI.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Komitmen Hendy-Gus Firjaun Salurkan Bansos Tanpa Pungli Total Rp66,5 Miliar
- Sekjen PDIP Kritik Prabowo, Menhan Kok Tak Paham Politik Pertahanan?
- Nasdem Tidak Lagi Partai Pengikut, Sudah Jadi King Maker
