Wacana untuk mengkaji ulang Pemilu 2024 yang dilontarkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti dinilai sebagian kalangan masyarakat merupakan arahan dari petinggi negeri untuk dapat menggaungkan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
- KPK Geledah Rumah La Nyalla dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim
- Ketua DPD RI Ukir Sejarah di Jatim, Bangun Kantor Perwakilan Rp16,2 M di Tengah Moratorium
- LaNyalla Ajak NU Perjuangkan Kembali ke UUD 1945 Asli
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat bahwa, ada upaya yang dilakukan secara sistematis oleh elite politik untuk melancarkan wacana penundaan Pemilu 2024, dan para elite tersebut tersandera oleh keinginan serta ambisi pemerintah yang berkuasa saat ini.
"Kita melihat bahwa itu sebagai bagian daripada upaya elite elite politik kita untuk menjegal demokrasi, untuk melanggengkan kekuasaan. Muncul karena mereka Ketua MPR dan Ketua DPD banyak tersandera mungkin oleh pemerintah, tersandera oleh Jokowi sehingga mereka mengatakan yang tidak sepatutnya,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/12).
Dia menegaskan, para wakil rakyat harusnya berpihak pada rakyat dengan memberikan hak dalam berdemokrasi secara sehat, bukan kepada pemegang kekuasaan.
"Mestinya mereka dilantik sebagai pejabat itu berpihak pada dakyat bukan berpihak pada Jokowi maupun kekuasaan. Kan sudah sepakat untuk mengakhiri persoalan itu dan kembali pemilu jurdil sehat dan bermartabat,” tutupnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPK Geledah Rumah La Nyalla dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim
- DKPP Periksa Bawaslu Terkait Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kalsel
- Ketua DPD RI Ukir Sejarah di Jatim, Bangun Kantor Perwakilan Rp16,2 M di Tengah Moratorium
