Puluhan anggota Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera) sempat dilarang masuk ke Pasar Kota Sragen Sukowati, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, saat saat hendak mengecek harga dan menyerap aspirasi pedagang, Kamis (24/8),
- Dukung Kebijakan Jokowi, Pemprov Akan Petakan Tata Niaga Garam Di Jatim
- Kuatkan Ideologi Partai Gerindra, Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya Gelar Workshop Ciptakan Militansi Kader
- Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar 4 November
Pelarangan Papera itu dilakukan oleh oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sragen Dwi Budhi Prasetya. Papera merupakan organisasi sayap Partai Gerindra.
Dwi Budhi mengingatkan para anggota Papera supaya tidak menggunakan atribut partai dan bergambar wajah Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga bakal calon presiden saat masuk ke dalam pasar.
"Pada Kamis 24 Agustus 2023 kami berkunjung ke Pasar Sukowati Sragen, tapi kehadiran kami dilarang oleh pihak Bawaslu untuk menyapa teman-teman kita yang sesama pedagang. Kami tidak melakukan kampanye, karena kalau kampanye itu membawa alat peraga dan melakukan mobilisasi orang," kata Ketua Umum Papera, Don Muzakir dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/8).
Setelah mendapatkan penjelasan dan tidak ingin berdebat panjang, akhirnya puluhan anggota Papera tidak jadi masuk pasar.
"Atas insiden tersebut kami menyampaikan sikap, bahwa kami sangat menghormati peringatan Bawaslu dan menekankan pentingnya berpolitik dengan cara yang santun dan memelihara kesatuan. Meskipun saat ini belum memasuki masa kampanye dan belum ada penetapan calon presiden oleh KPU," jelasnya.
Sebelum melakukan acara di Pasar Sukowati, Don Muzakir telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bawaslu. Namun, kenyataanya kegiatan itu tidak luput dari pantauan Bawaslu Sragen.
"Kami telah memaafkan, dan Bawaslu Sragen juga telah meminta maaf. Kami sangat menghormati Bawaslu, meskipun terjadi kekeliruan oleh Bawaslu Sragen. Kami percaya bahwa dalam proses politik, kita harus tetap menjunjung tinggi etika dan norma-norma demokrasi," pungkas Don Muzakir. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024, Komisi II DPR Panggil KPU, Bawaslu, dan DKPP
