Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember menggelar aksi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Rabu (13/4) siang.
- GMNI Demo Kantor Bea Cukai Jatim: Hentikan Penangkapan Rokok Ilegal dari Madura
- GMNI Desak KPU Independen dan Parpol Taati Putusan MK
- Dari Makam Bung Karno, GMNI Serukan Masyarakat Berani Bersuara
Unjuk rasa ini dilakukan untuk menolak kebijakan Pemerintah menaikan PPN sebesar 11 persen, kenaikan sembako serta Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dalam aksinya, para mahasiswa ini membentangkan banner bertuliskan tolak kenaikan BBM, tolak kenaikan PPN dan pemberlakukan PPN bagi bahan-bahan pokok sambil berorasi dengan damai.
Usai berorasi, perwakilan pengunjuk rasa dipersilahkan masuk Gedung DPRD Jember untuk hearing dengan pimpinan dan lintas fraksi.
Saat hearing berlangsung semua fraksi hadir, kecuali perwakilan fraksi Gabungan, Fraksi Pandekar (PAN, Demokrat dan Golkar), belum juga hadir. Hal ini membuat situasi memanas, sehingga mereka protes kepada pimpinan dan fraksi yang hadir.
"Hasil hearing anggota DPRD dan Fraksi, menyetujui aspirasi kami dan mau menandatangani fakta integritas. Akan tetapi ada satu Fraksi yang tidak hadir, yakni Fraksi Pandekar," ujar Ketua Umum GMNI Jember Yudha Dwi Prasetiyo, dikutip Kantor Berita RMOLJatim usai hearing di kantor DPRD Jember.
Menurut dia, ketidakhadiran satu fraksi ini terkesan tidak sepakat terhadap fakta integritas, yang menjadi aspirasi mahasiswa.
Menurutnya ada beberapa aspirasi, yabg tertuang dalam pakta integritas, yakni menolak kenaikan PPN 11 persen, menolak kenaikan harga BBM serta menolak PPN pada bahan kebutuhan pokok.
Yuda berharap DPRD Jember agar segera menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. Sebab, kenaikan PPN dan BBM ini, sudah membebani masyarakat Jember.
"Kami beri waktu 3 x 24 jam, untuk menyampaikan pakta integritas ini kepada pemerintah pusat," katanya.
Sementara Ketua Komisi A DPRD Jember, Tabroni membantah ada fraksi yang tidak sepakat dengan aspirasi mahasiswa tersebut.
Menurut dia pada dasarnya seluruh tuntutan sangat didukung oleh Pimpinan dan fraksi. Sebab, semuanya menyangkut persoalan bangsa saat ini.
"Pimpinan DPRD dan partai sudah menandatangani pakta integritas, dan semua fraksi di DPRD sepakat dengan aspirasi mereka," jelas Tabroni, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Namun, dia mengakui memang pada saat hearing berlangsung ada Fraksi belum hadir. Sehingga tidak sempat menandatangani fakta integritas di hadapan anggota DPRD.
"Namun semua partai sudah oke, dan sepakat semua," terang dia. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Wujudkan Implementasi UHC Prioritas, 5.000 Perawat Jember Siap Berjibaku Dukung Program Kesehatan Gus Bupati Jember
- DPRD Jember Apresiasi UHC Prioritas Bupati Gus Fawait
- Angka Kemiskinan Jember Masih Tertinggi Kedua di Jawa Timur, Gus Fawait Prioritaskan Koperasi dan Peningkatan IPM
