Ketua bidang pengaduan masyarakat Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jatim, Miko Saleh menyayangkan keluarnya perijinan pembangunan SPBU di perumahan Citraland Kelurahan Lidah Kulon Surabaya oleh pihak terkait.
Sikap yang diutarakan Miko Saleh ini disebabkan hingga 14 Juli 2024, Pemkot Surabaya tidak mengindahkan permintaan warga perumahan Citraland yang menolak pembangunan SPBU di wilayahnya karena dengan berbagai pertimbangan warga, salah satunya keamanan.
Miko juga mengutarakan, pada Juni lalu dirinya bersama perwakilan warga perumahan Citraland telah menghadiri rapat di Pemkot Surabaya namun tidak menemukan titik temu atas persoalan ini. Selain faktor keamanan, pembangunan SPBU tersebut juga berdampak pada nilai investasi rumah di kawasan tersebut.
"Saya sangat menyayangkan sekali dengan keluarnya perijinan pembangunan SPBU, Juni lalu saya hadir di rapat bersama warga tapi menemui jalan buntu. Sampai saat ini di lahan pembangunan SPBU terpasang banner penolakan dari warga," ujarnya saat ditemui di salah satu cafe kawasan Bratang Surabaya. Minggu (14/7/2024).
Miko pun menegaskan, jika pembangunan SPBU ini tetap berlanjut maka warga bakal ada aksi massa untuk menolak SPBU itu.
Seharusnya, kata Miko, Pemkot Surabaya mendengarkan aspirasi warganya bukan membuat gerah masyarakatnya, dan dia meminta segala proses perijinan harus melalui prosedur yang berlaku dan mempertimbangkan keluhan warga setempat.
"Pemkot itu harusnya mendengarkan keluhan warga, bukan dengan dalih investasi akhirnya mengorbankan kepentingan warganya. Ini tidak bisa dibiarkan," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Gandeng GNPK Jatim, Upaya Hukum Petani Gogol Sidoarjo Melawan Pondok Tjandra
- Tak Bisa Buktikan Surat Izin, GNPK Jatim Sesalkan Pembangunan SPBU di Perumahan Citraland
- Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah, GNPK Jatim Apresiasi Langkah KPK yang Terus Lakukan Penggeledahan
