Partai Golkar mengusulkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold dan ambang batas pencalonan legislatif atau parlementary treshold sebesar 7 persen.
- Kalau Memang Berjiwa Ksatria, Moledoko Harus Mundur Sebagai KSP
- Akibat Pergeseran Politik, Menteri Non Parpol Bakal Terbuang Dari Kabinet
- Terima SK DPC, Heru Estiadi Akan Kerja Keras Agar Demokrat Kota Probolinggo Menang Pemilu 2024
Jumlah itu meningkat dari ambang batas pada Pemilu 2019 lalu. Yakni, untun presiden 20 persen dan parlemen 4 persen suara nasional.
"Golkar 7 sampe 7,5 persen. Dulu 3 sampai 4 (persen) lalu sekarang kita mendorong 7 sampe 7,5 persen," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) kepda wartawan di kawasan Cililitan Lama, Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (25/1).
Bamsoet menilai angka tersebut sebatas usulan dari Partai Golkar untuk perhelatan demokrasi di tanah air. Adapun, apakah usulan tersebut sedianya masih terus berkembang seiring dinamika politik yang terjadi.
"Namanya politik kan cair, nanti tergantung dinamika yang ada di parlemen," kata Bamsoet.
Sekadar informasi, sejumlah partai politik menginginkan ambang batas presiden dan parlemen itu cukup variatif. PDI Perjuangan mengusulkan 5 persen, PKS mengusulkan 7 persen dan Hanura mengusulkan 3 persen.
"Semua berhak mendorong tetapi saya kalo saya pribadi punta pemikiran penyediaan partai itu penting di parlemen," demikian Bamsoet.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kejagung Sita 11,7 Hektare Tanah Berlatar Lautan Milik Johnny G Plate
- Survei Indopol: Yuhronur Efendi Tak Terbendung dan Bakal Melawan Kotak Kosong
- Jaga Keberlanjutan Keuangan Haji.BPKH Dukung Ongkos Haji 2023 Rp 90 Juta atau Jemaah Bayar Rp 49,8 Juta
