Untuk kelancaran pembahasan APBD 2021, Bupati Jember, H Hendy Siswanto segera mengisi kekosongan Seluruh Kepala OPD, dengan PLT. Hal ini dilakukan supaya APBD Kabupaten Jember, bisa segera dibahas. Sebab, mulai Senin hari ini bupati Jember sudah memasukkan rancangan kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA- PPAS Ke DPRD Jember.
- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Menilai Pendapatan APBD 2025 Masih Landai
- Proses Hukum Terhadap Sekda Jember, Pembahasan APBD Tahun 2025 Terancam Molor
- Insentif Guru Ngaji Jember Segera Cair Bertahap, Baru 10 Ribu Pengajar yang terverifikasi
Menurut Bupati, Salah satu prosedur atau tahapan awal dalam penyusunan anggaran adalah penyusunan rancangan KUA-PPAS.
Karena itu, usai memasukkan KUA-PPAS, Ia akan menemui semua Fraksi secara langsung, supaya RAPBD bisa segera dibahas bersama-sama eksekutif dan legislatif.
Untuk kelancaran pembahasan Bupati, segera menunjuk PLT pada sejumlah OPD Pemkab Jember, sebagai prasyarat pembahasan Rancangan APBD 2021.
"Insyallah Dalam Minggu ini (penunjukan) PLT OPD sudah sudah selesai semua," ujar Hendy sebagaimana dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin(8/3).
Ia berharap paling Lambat dalam waktu 2 pekan, Pembahasan RAPBD, bisa tuntas. Sebab, hingga saat ini PNS dan tenaga Honorer Pemkab Jember, belum menerima gaji.
" Lebih cepat lebih baik, Jangan lama-lama lah, paling Lambat 2 minggu, kasihan PNS dan honorer belum gajian," ucap Hendy.
Sementara ketua DPRD Jember, Muhammad Itqon tsauqi saat dikonfirmasi, menjelaskan Sudah menindaklanjuti dengan rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi dan alat kelengkapan DPRD Jember lainnya.
Namun jika Pembayaran Gaji PNS dan tenaga Honorer, dipandang cukup lama, karena menunggu selesainya pembahasan RAPBD, Itqon menyarankan Bupati supaya membuat peraturan kepala daerah (Perkada).
"Monggo Bupati tinggal membuat Perkada. Kami tidak ingin Pemkab tidak punya kemampuan membayar biaya rutin dan gaji PNS dan Tenaga honorer, yang masih belum gajian," ujar legislator PKB, yang terpilih sebagai skretaris DPC PKB dalam muscab PKB ke 5, Minggu (7/3) kemarin. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Menilai Pendapatan APBD 2025 Masih Landai
- Proses Hukum Terhadap Sekda Jember, Pembahasan APBD Tahun 2025 Terancam Molor
- Insentif Guru Ngaji Jember Segera Cair Bertahap, Baru 10 Ribu Pengajar yang terverifikasi
