Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur Muhammad Fawait menyatakan dukungan penuh atas aksi para kepala desa (kades) yang tergabung APDESI dalam rangka untuk mendorong revisi UU Desa.
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
"Mendukung penuh langkah APDESI untuk merevisi UU desa yang berkaitan dengan penambahan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun," kata pria yang akrab dipanggil Gus Fawait dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (1/2/2024).
Ia mengatakan bahwa semua tahu kalau kepala desa adalah ujung tombak di desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa.
Atas tuntutan APDESI tersebut, Gus Fawait berharap agar Presiden Jokowi memenuhi tuntutan APDESI tersebut.
"Saya yakin presiden akan mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk memenhi tuntutan APDESI tersebut," jelas politisi asal Jember ini.
Gus Fawait menambahkan, tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki alasan. Salah satunya agar pembangunan desa lebih maksimal. Pasalnya, pemilihan kepala desa membuat polarasi di desa cukup berkepanjangan. Oleh karena itu, lebih baik jika masa jabatan kepala desa diperpanjang hingga sembilan tahun.
Sekedar diketahui, Asosiasi Kepala Desa Se-Indonesia (Apdesi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (31/1). Mereka menuntut parlemen segera mengesahkan perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Revisi UU itu mencakup beberapa klausul. Misalnya, perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) hingga perubahan alokasi dana desa pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Untuk masa jabatan kepala desa, Apdesi, PP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI) meminta perpanjangan selama 9 tahun dengan 3 periode.
Selain memperpanjang masa jabatan kepala desa, APDESI juga mengeluarkan tuntutan antara lain soal anggaran dana desa yang naik 20 persen. Apdesi telah menyuarakan anggaran naik 10 persen setelah dipotong pajak.
Tidak hanya APBN 10 persen meminta juga kebijakan pusat jangan digeneralisir artinya jangan dikunci secara prosentase dan itu sangat memaksa desa untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Wujudkan Implementasi UHC Prioritas, 5.000 Perawat Jember Siap Berjibaku Dukung Program Kesehatan Gus Bupati Jember
- DPRD Jember Apresiasi UHC Prioritas Bupati Gus Fawait
- Pulang Kampung Usai Kontrak di Korea, Megawati Hangestri Disambut Hangat Bupati Jember
