Anggota DPRD Jatim Hadi Dediansyah mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo untuk menindak pelanggar hukum tanpa tebang pilih.
- AH Thony dan Hadi Dediansyah Diusulkan ke DPP Gerindra Lawan Eri-Armuji di Pilkada Surabaya 2024
- MK Putuskan Pemilu Sistem Terbuka, Hadi Dediansyah: Paling Ideal Untuk NKRI
- Hadi Dediansyah Imbau Warga Surabaya Yang Mudik Waspada Saat Tinggalkan Rumah
Hal ini disampaikan Hadi Diansyah saat menggelar Wawasan kebangsaan dengan tema "Pancasila Sebagai Sumber Utama Dalam Berbangsa Dan Bernegara" pada Minggu (21/8).
Kader Gerindra itu menegaskan, siapapun yang melanggar hukum harus mendapatkan hukuman setimpal dan tidak boleh dilindungi.
"Penekanan- penekanan hukum di indonesia menurut presiden RI jokowi tidak boleh berpihak oleh siapapun.Siapapun yang melanggar hukum harus di tindak sesuai apa yang dilakukan. Jadi tidak boleh tebang pilih," kata pria yang dikabarkan akan maju di Pilwali Surabaya 2024 itu.
Wakil Ketua Partai Gerindra Jatim ini menambahkan bahwa antara masyarakat kecil atau pejabat atau penguasa negara ketika melanggar hukum harus di proses secara hukum yang berlaku.
"Sekarang tidak ada lagi kata kata yang berbunyi Hukum tumpul ke bawah. Pernyataan Presiden Jokowi agar mengusut tuntas siapapun yang melanggar hukum. Masyarakat bawah hingga Pejabat atau aparat kedudukannya sama di hadapan hukum. Hukum di Indonesia sekarang tidak tebang pilih . Saya sangat sepakat dengan statmen presiden RI Joko Widodo," tambahnya.
Kemudian terkait masalah pendidikan di Surabaya, Anggota Komisi E DPRD Jatim ini menyampaikan kalau sistem yang di berlakukan secara zonasi tetap di jalankan maka dampak negatifnya akan merugikan beberapa wilayah kecamatan yang tidak memiliki fasilitas gedung sekolah di tingkat SMA / SMK negeri.
"Pemkot Surabaya harus membuka atau bekerja sama dengan Pemprov Jatim untuk mengatasi masyarakat- masyarakat yang tempatnya jauh dari zonasi , " terang Cak Dedi.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
- Prabowo Hapus Kuota Impor, Ra Huda Ingatkan Nasib Petani Garam Madura
