Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib turun langsung pantau Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo tahun 2025, di Kelurahan Wonoasih.
- Jaga Ketahanan Pangan, Pemkot Surabaya dan Kementan RI Resmikan Irigasi Pompa dan Tanam Padi
- Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Balai Kota, 38 Komunitas Perguruan Bela Diri Siap Jaga Surabaya
- Jadi Narasumber #DemiIndonesia, Wali Kota Mojokerto Ajak Generasi Muda Harus Berani
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Kelurahan wonoasih di hadiri dari perwakilan Pemerintah Kota Probolinggo, yaitu Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dari Kepolisian, Camad Wonoasih dan Perwakilan sejumlah Kelompok masyarakat (Pokmas) yang ada di Wilayah Kelurahan Wonoasih.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, puluhan usulan dari perwakilan masyarakat Wonoasih dalam Musrembang tersebut, pihak DPRD siap mengawal supaya segera terealisasi.
“ Ya tetap kita kawal bersama-sama baik Musrembang ataupun Pokir, asalkan tidak satu orang satu usulan, maka kita akan kawal, untuk yang saat ini kan persiapan RKPD 2026,” ungkapnya yang dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (12/2/2025).
Menurut Mujib, selain insfrastruktur yang paling banyak diusulkan oleh perwakilan masyarakat wonoasih adalah terkait UMKM dan gaji RT/RW, Masyarakat berharap ada peningkatan terkait peralatan UMKM dan kepastian gaji untuk RT/RW.
“ Ya tadi yang paling banyak diusulkan terkait pengadaan bantuan untuk peralatan UMKM dan sempat membahas terkait gaji RT/RW juga,” jelasnya
Usulan di Musrembang tersebut merupakan murni aspirasi dari masyarakat bawah melalui RT dan RW setempat. Sedangkan usulan di Musrembang tahun ini akan terealisasi pada tahun 2026 mendatang.
"Sebenarnya usulan dari Musrembang tahun ini bisa dimasukkan di anggaran. PAK. Tapi semua itu tergantung dari Kepala Daerahnya," ungkap Ketua DPC PKB Kota Probolinggo itu.
Menurut Mujib, program Musrembang itu berbeda dengan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Jika program Musrembang murni usulan dari masyarakat langsung, sedangkan Pokir lebih cenderung bernuansa politis. "Kalau Musrembang itu tergantung dari Kepala Daerahnya, program itu bisa terealisasi semua atau tidak. Tetapi kalau Pokir, dewan bisa melakukan bargaining," Pungkasnya.
Dari hasil Musrenbang tersebut, ada tiga bidang yang menjadi usulan masyarakat. Seperti pembangunan infrastruktur, Dinas Sosial serta pemberian bantuan bagi UMKM.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Parkir Liar Ganggu Jalan Suroyo Kota Probolinggo, DPRD Usulkan Rumah Makan Mie Gacoan Direlokasi
- Lahan Tambak Aset DLH Disoal, Komisi II DPRD Kota Probolinggo Rekomendasikan Timsus
- Diusir Saat Liputan, Belasan Wartawan di Kota Probolinggo Geruduk Kantor Dewan
