Produsen tempe dan tahu dirundung resah karena kenaikan harga kedelai yang signifikan. Dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) harga kedelai impor menjadi tinggi.
- Sri Untari Tegaskan Dirinya Ketua Umum Dekopin Yang Sah
- Dukung Pertumbuhan UMKM, QRIS Bank Jatim Ramadan Vaganza Sukses Digelar
- Tinjau Proses Vaksinasi Ternak di Pasuruan, Khofifah Pesankan Pentingnya Proteksi Pasar Hewan di Tengah Wabah PMK
Saat ini, 90 persen kebutuhan kacang kedelai dalam negeri mengandalkan kedelai impor.
Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (Gakoptindo), Aip Syarifudin, mengatakan kenaikan harga kedelai yang dimulai sejak September 2023 menjadi keprihatinan produsen tahu dan tempe.
Kenaikan bahkan mencapai 40 persen, menurutnya. Dari harga Rp 9.000 terus melambung sampai saat ini mencapai Rp 13.500
"Tren (kenaikan) ini diperkirakan sampai Desember masih akan terus naik,” kata Aip, seperti dikutip dari siaran RRI Pro 2, Selasa (31/20).
Produsen terpaksa menyiasati dengan mengecilkan ukuran tahu dan tempe serta mengurangi jumlah produksi. Bahkan, beberapa produsen memilih sementara menghentikan produksinya.
Menurutnya, untuk mengatasi masalah ini, Gakoptindo tengah berupaya agar kacang kedelai bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Pemerintah wajib membantu pangan strategis di mana di dalamnya termasuk kedelai.
Meski demikian, menurutnya, pemberian subsidi itu juga tidak lantas menyelesaikan masalah kedelai ini.
"Karena memang kedelai yang naik harganya adalah kedelai impor," ujarnya.
Mengapa kedelai harus impor bahkan sekitar 90 persen? Aip menjelaskan bahwa kedelai impor kebanyakan diproduksi dari rekayasa genetik genetically modified organism (GMO) sehingga dalam 1 hektar produksinya bisa mencapai 4 ton.
"Berbeda dengan kedelai lokal yang produksinya dilakukan secara alami, yang hasilnya tidak sebanyak kedelai impor. Hasilnya hanya 1 hingga 2 ton dari tanah 1 hektar," ujarnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
