Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih mengkaji harga vaksin corona. Diperkirakan harga vaksin berkisar antara Rp 365.000 hingga Rp 438.000. Namun, perkiraan harga ini masih dikaji ulang oleh PT Bio Farma.
- Lawan Varian Eris, Ahli Kesehatan Segera Luncurkan Vaksin Covid-19 Baru
- Muncul Varian Virus Baru, Bos Pfizer: Vaksinasi Covid-19 Perlu Dilakukan Setiap Tahun
- Vaksin Covid-19 Dosis Kedua di Indonesia Sudah Lampaui Target WHO
Pemerintah sendiri sudah menetapkan dua skema pendistribusian vaksin Covid-19 yakni, vaksin gratis bagi peserta BPJS Kesehatan dan vaksinasi mandiri bagi masyarakat berpenghasilan tinggi.
Untuk vaksin mandiri, pemerintah telah memperkirakan besaran harga vaksin untuk satu orang yang akan dijualkan.
"Perhitungan awal kami, vaksin ini untuk harganya 25 dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 365.000 hingga 30 dolar AS atau Rp 438.000 per orang. Namun Bio Farma sedang menghitung ulang berapa harganya. Nantinya satu orang akan disuntik dua kali dengan jeda 2 minggu," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, Erick Thohir kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).
Erick mengurai, penetapan harga vaksin per orang tersebut menyesuaikan harga bahan baku vaksin per dosis yang berkisar 8 dolar AS atau setara dengan Rp116.000 yang dibeli pemerintah. Meski demikian, ia menduga pada 2021 harga bahan baku vaksin akan turun di kisaran 6 dolar AS hingga 7 dolar AS per dosis.
Sebelumnya, Erick menyatakan pihaknya sudah mempunyai rencana untuk pendistribusian vaksin Covid-19. Telah diispkan dua skema pemberian vaksin. Bagi peserta BPJS Kesehatan akan diberikan secara cuma-cuma.
"Vaksin bantuan pemerintah ini pendanaan melalui budget APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pakai data BPJS Kesehatan nanti ada vaksin gratis massal di awal tahun depan. Jadi yang terdaftar di BPJS Kesehatan gratis," ucapnya.
Bagi kelompok masyarakat yang bukan peserta BPJS Kesehatan bisa melakukan vaksin secara mandiri dengan menggunakan dana pribadi.
Usulan ini bagian dari upaya pemerintah mengurangi kebutuhan APBN yang selama ini defisit anggaran terus melebar.
"Kami juga mengusulkan masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu, untuk memenuhi kebutuhan APBN kita juga. Tapi dengan tingkat kemampuan bayar berapa, itu nanti mandiri," ujarnya.
Kata Erick, bakal ada 30 juta dosis vaksin yang akan diperoleh pemerintah dari perusahaan G42 asal Uni Emirat Arab (UEA) dan perusahaan Sinovac asal Cina pada akhir tahun 2020. Menurut dia, dua BUMN yakni PT Bio Farma dan PT Kimia Farma terus menjalin komunikasi intensif dengan perusahaan Cina dan Uni Emirat Arab (UEA) terkait pengadaan vaksin.
"Kalau satu orang memerlukan dua dosis, maka 15 juta orang yang akan divaksin di akhir 2020, kalau uji klinisnya berjalan dengan baik," tuturnya.
Adapun, terkait uji klinis vaksin Covid-19 ini masih terus dilakukan. Rencananya, Komite Penanganan Covid-19 dan PEN akan mengambil langkah strategis di sektor kesehatan untuk mencegah penyebaran virus dan penanganan dampak pandemik Covid-19 pada 2021. Antara lain; memperkuat kerja sama dengan negara lain untuk memperoleh vaksin lebih banyak lagi.
"Di tahun 2021 sendiri, total komitmen ini kita masih meng-arrange, ada yang 290 juta sampai 340 juta," demikian Erick seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Lawan Varian Eris, Ahli Kesehatan Segera Luncurkan Vaksin Covid-19 Baru
- Muncul Varian Virus Baru, Bos Pfizer: Vaksinasi Covid-19 Perlu Dilakukan Setiap Tahun
- Kapolri Minta Korpolairud Bangun Gerai Vaksin di Pulau Terpencil
